Sukses

Skenario Damai 2 Kubu Golkar

Setelah keputusan dari Kemenkumham dikeluarkan, upaya rekonsiliasi atau islah di internal Golkar akan dilakukan.

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan memutuskan kepengurusan Partai Golkar yang sah pada hari Selasa ini, apakah kepengurusan kubu Aburizal Bakrie (Ical) atau kubu Agung Laksono yang disahkan.

Setelah keputusan itu dikeluarkan, upaya rekonsiliasi atau islah akan dilakukan. Setidaknya ada beberapa skenario yang sudah disiapkan agar kesepakatan damai itu tercapai.

"Skenario yang saat ini dirancang, kalau ada penetapan sudah ada Rabu (17 Desember) besok, baru muncul rekonsiliasi atau islah. Tidak mungkin islah tanpa ada putusan. Artinya kubu yang kalah akan diakomodir oleh kubu yang menang. Tapi, kubu yang menang berhak memilih sendiri nama yang diajukan," kata politikus Partai Golkar, Indra J Piliang di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin 15 Desember 2014.

Untuk memulai hal itu, baik kubu Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono sudah membangun komunikasi sejak dini. Paling tidak akan ada beberapa skenario lain agar islah tetap bisa dilakukan. Salah satunya dengan melaksanakan Munas gabungan.

"Skenario lain, ada munas gabungan, diselenggarakan oleh kubu netral. Ini skenarionya harus dibicarakan lagi teknisnya bagaimana. Apakah Pak Agung atau Pak Ical boleh maju atau tidak boleh maju. Intinya konflik saat ini membuat Golkar berpikir lebih keras lagi. Karena tidak mungkin menyingkirkan salah satu kubu," jelas dia.

Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung ini mengatakan tidak memajukan Ical dan Agung sebagai ketua sangat terbuka. Terlebih keduanya sudah menyatakan tidak akan menjadi capres.

Selanjutnya, para kader muda dapat bertarung di kompetisi politik yang lebih besar lagi secara internal. Tapi, syarat yang harus dimasukan adalah, para pengurus tidak boleh tersangkut kasus korupsi.

"Salah satunya tidak lagi menempatkan pengurus yang potensial terkena kasus baik itu di kejaksaan maupun di KPK. Caranya lihat nama yang muncul di media, siapa yang tersangka atau yang punya peran dalam kasus tidak boleh lagi jadi pengurus. Ini salah satu yang akan menyelamatkan Golkar karena kasus korupsi inilah yang menghancurkan Golkar," tandas Indra. (Riz)