PDIP: Survei Jokowi Jadi Ketum Mengada-ada

Liputan6.com, Jakarta - Cyrus Network merilis hasil survei bahwa 26,1% dari 1.220 respondens yang diwawancarai tatap muka di seluruh Indonesia menginginkan Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP. Nama Puan Maharani mengekor sebanyak 18,6% mengalahkan sang Ibunda, Megawati Soekarnoputri 16,7%.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan survei tersebut tak memiliki pengaruh apa-apa terhadap PDIP. Sebab, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Oktober lalu, seluruh DPD telah mengusulkan Megawati untuk kembali menjadi ketua umum.

"Survei itu tidak perlu dilakukan setelah keputusan Rakernas. Survei itu tampaknya mengada-ada. Sudah diputuskan kok dibuat survei lagi," tegas Pratikno saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/12/2014).

Ia menilai, bila Megawati kembali menjadi ketua umum, maka diyakininya PDIP akan tetap solid untuk mendukung pemerintahan hingga 5 tahun ke depan.

Hal serupa juga diungkapkan anggota Fraksi PDIP lainnya, Masinton Pasaribu. Dia mengaku heran terhadap arah survei tersebut, sebab PDIP sendiri sudah mengaklamasikan Megawati menjadi ketua umum dalam Kongres 2015 nanti.

Meski PDIP juga mempertimbangkan pendapat publik apalagi konstituen partai berlambang banteng moncong putih itu, hanya saja survei itu dinilainya tak berpengaruh jika bukan kader PDIP yang disurvei. "Yang pertama sekali mencetuskan pencalonan Bu Mega pada rakernas di Semarang lalu justru Pak Jokowi. Kemudian usulan dari Pak Jokowi direspons pengurus DPD dan DPC seluruh Indonesia lalu secara aklamasi mengajukan dan mencalonkan Bu Mega sebagai ketum," tutur dia.

"Survei itu tidak melihat dinamika dalam partai. Hanya melihat spirit yang muncul. Kalau samplenya publik, dia akan nggak connect dengan dinamika partai," imbuh Masinton.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Hasbi mengatakan, menurut survei lembaganya, figur-figur seperti Megawati dengan usia dan pengalaman memimpin sudah seharusnya memiliki jabatan lebih tinggi dari ketua umum. Misalnya dewan pembina partai atau dewan pertimbangan partai.

"61,2% Responden menilai tokoh dengan usia 60 tahun ke atas harusnya mengisi posisi dewan pembina, dewan pertimbangan, atau dewan penasihat," tutup Hasan.

Survei Cyrus Network dilakukan pada 1-7 Desember 2014 terhadap 1.220 responden di seluruh Indonesia. Responden diwawancarai secara tatap muka dengan margin of error 3,1%. (Mut)