Target Ahok dari Larangan Pengendara Motor Lintasi Bundaran HI

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tengah merancang sistem evaluasi pemberlakukan uji coba pelarangan sepeda motor melintas dari jalan Medan Merdeka Barat hingga kawasan Bundaran HI dan sebaliknya. Beberapa hal yang akan dievaluasi menurut Ahok di antaranya adalah masalah perparkiran di sekitar kawasan haram sepeda motor itu.

"Baru sehari apa yang mau dievaluasi? Kita kan memang mau rancang, yang mau dievaluasi itu apa? Soal tiket. Kita lagi berpikir bagaimana tempat parkir itu hanya bayar sejam, berlaku seharian, tapi kalau itu kan bisa jadi orang cuma parkir saja, enggak naik bus juga," ujar Ahok di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/20/2014).

Karena itu, Ahok mengaku ingin membangun sistem terintegrasi antara tempat parkir di sekitar lokasi pelarangan tersebut dengan bus-bus yang mengangkut para pengendara motor di jalur terlarang itu. Untuk membangun sistem tersebut, Ahok berencana menggunakan layanan e-tiket, seperti yang telah diberlakukan pada pengguna bus Transjakarta.

"Makanya nanti bus-bus itu pun tidak akan ada yang gratis, kita harus pakai e-money, sehingga yang naik bus itu walaupun tidak bayar, dia mesti 'tap'. Sehingga nanti dihubungkan dengan tempat parkir, orang yang punya karcis langganan naik Transjakarta, itu bisa bayar parkirnya murah," kata Ahok.

Bila aturan tersebut diterapkan, maka otomatis setiap warga yang memarkir kendaraannya harus mempunyai e-tiket. Walau dianggap memberatkan, Ahok yakin dengan sistem tersebut, akan mampu mendorong orang untuk beralih dari kendaraan pribadi kepada angkutan umum.

"Ya harus beli dong (kartu e-tiket), kamu kan punya rekening bank semua. Kita tujuannya mendorong orang naik kendaraan umum kan. Nah, untuk ngikat dia bagaimana? Kamu beli sebulan. sama kayak Transjakarta kita mulai ikat pelan-pelan nih. Kamu mesti beli karcisnya 40.000, supaya sayang kalau kamu enggak naik," jelas dia.

Ahok pun mengaku, dua hari setelah aturan pelarang diterapkan, pihaknya terus menampung berbagai aspirasi masyarakat. Salah satunya melalui media sosial seperti Facebook atau twiiter.

"Transjakarta kan baru berfungsi bulan Januari, sampai evaluasi sebulan ini, kita sudah tahu kan kumpulin tiap hari, masalah apa, termasuk ocehan orang, marah-marahnya orang di twitter, namanya orang naik motor pasti enggak senang, nggak apa-apa, kita kumpulin, baru kita plot," papar Ahok.