Jokowi: Anggaran Pelayanan Daerah Perbatasan Akan Dibenahi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan merombak total infrastruktur dan sistem pelayanan yang mencakup imigrasi, karantina, pemeriksaan, dan keamanan di daerah perbatasan pada 2015 mendatang.

Salah satu yang akan dibenahi terlebih dahulu adalah mengenai anggaran pelayanan. Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), selama ini anggaran seluruh jenis pelayanan tersebar di 27 kementerian, sehingga menyebabkan dana yang dikeluarkan membengkak. Sementara sistem dan infrastruktur pelayanan tidak memadai, utamanya di daerah perbatasan.

"Anggarannya tersebar, sehingga fokusnya tidak jelas, barangnya juga tidak kelihatan dan itu yang akan kita ubah, kita ingin fokuskan anggarannya," tegas Jokowi di sela-sela blusukan ke Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (20/12/2014).

Setelah itu, pemerintah segera membenahi infrastruktur pelayanan di daerah perbatasan. Selanjutnya mengubah mekanisme pelayanan agar terintegrasi satu sama lain melalui sistem terpadu satu pintu.

"Yah tadi kan lihat sendiri memang terutama di pinggir memang kurang terperhatikan dan ini yang akan kita mulai lakukan persiapan. Yang jelas harus terpadu dalam satu pintu sehingga pelayanannya cepat, tempat pelayanannya juga baik. Jangan kalah dengan negara lain," tegas Jokowi.

Sejak pagi tadi, Presiden Jokowi blusukan ke Atambua, wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Didampingi Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Perindustrian Saleh Husin, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Presiden Jokowi mengunjungi loket pelayanan imigrasi, karantina, Bea Cukai, dan kepolisian. (Ans)