Kubu Ical: KMP atau KIH, Itu Bukan Ideologi Partai

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) IX di Bali Aziz Syamsuddin buka suara soal syarat islah yang diajukan kubu Agung Laksono yang merupakan Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas IX di Ancol. Syarat islah atau perdamaian dari kubu Agung itu salah satunya, Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen.

Menurut Aziz, KMP atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bukan suatu ideologi partai yang harus dipegang teguh. Aziz mengklaim, ideologi partai yang sebenarnya adalah mewakili dan mendengarkan aspirasi rakyat.

"KMP atau KIH itukan bukan hal yang merupakan ideologi partai, tapi bagaimana mewakili dan mendengarkan suara Rakyat," ujar Aziz usai kunjungan kerja Komisi III DPR ke Kantor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Cempaka‎ Putih, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2014).

Aziz juga mengatakan bahwa bergabung dengan koalisi‎ manapun bukanlah hal yang prinsipil. "Saya kira bukan hal yang prinsip dalam ideologi partai kita," ucap Ketua Komisi III DPR ini.

Terkait dengan perdamaian antara Ical dan Agung, Aziz mengaku hal itu sangat terbuka, bahkan menjadi keharusan. Dia mengakui, dirinya menjadi salah satu juru runding dari kubu Ical terkait dengan perundingan perdamaian kedua kubu itu. "Ya kalau Islah ya harus dong," kata Aziz.

Bahkan kubu Ical juga tak menutup kemungkinan memenuhi syarat yang diajukan oleh kubu Agung. Salah satunya angkat kaki dari KMP di parlemen. "Insya Allah demi kepentingan bangsa dan negara serta rakyat, kita penuhi," kata Aziz.

Sebelumnya kubu Agung Laksono membuka pintu perdamaian atau islah dengan barisan Aburizal Bakrie atau Ical. Seperti yang dilakukan Ical, kubu Agung Laksono juga memberikan sejumlah syarat untuk islah ini.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, yang juga juru runding kubu Agung, Priyo Budi Santoso mengatakan ada sejumlah hal yang akan dirundingkan dengan kubu Ical. Yakni, pihaknya antara lain akan menawarkan agar Golkar melepaskan diri dari KMP tanpa harus mendeklarasikan mendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) jika ingin islah itu terpenuhi.

Tawaran lainnya yakni, kubu Agung menginginkan agar kubu Ical bisa menyetujui Perppu Pilkada yang dikeluarkan SBY. Sebab, desakan publik masih menginginkan pilkada secara langsung.

Di satu sisi, Ical juga mengajak kubu Agung islah dengan syarat. Syarat islah yang diajukan itu, yakni presidium yang inkonstitusional hasil Munas IX Golkar di Ancol dibubarkan dan Munas IX Golkar di Bali yang sesuai aturan jalan terus. Kemudian, pemilihan Ketua Umum DPP Partai Golkar akan diundur sampai Oktober 2015, sesuai hasil munas sebelumnya di Riau.

"Pak Akbar Tandjung juga menemui mereka dan kita berikan lagi solusi, Munas di Bali tetap jalan tapi hanya bahas soal AD/ART, sikap politik dan lain-lain. Sementara pemilihan ketua umum diundur bulan Oktober 2015, sesuai Munas sebelumnya di Riau‎," ujar Ical. (Riz/Yus)