Jelang Puncak Musim Hujan Januari 2015, Siapkah Jakarta?

Liputan6.com, Jakarta - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta memperkirakan puncak musim hujan untuk wilayah Ibukota dan sekitarnya akan jatuh pada pertengahan Januari 2015 mendatang. Menanggapi potensi tersebut tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan Pemprov DKI telah siap menghadapinya.

"Seluruh pompa di waduk-waduk, serta rumah-rumah pompa yang berada di titik-titik rawan banjir, sudah siap beroperasi. Blusukan kemarin saya ingin memastikan bahwa fasilitas kita sudah siap, dan saya lihat pompa-pompa kita sudah siap semua,"‎ ujar Djarot di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2014).

Djarot mengatakan, dirinya juga akan mengecek pompa portabel. Pompa tersebut dikerahkan untuk mengurangi genangan di titik-titik banjir lainnya.

"Kami tinggal mengecek pompa-pompa air yang mobile, sehingga kalau ada genangan air di mana, pompa kita bisa mobile. Cuma persoalannya tergantung pada berapa curah hujannya, bagaimana kondisi lautnya. Makanya saya berdoa curah hujan jangan terlalu luar biasa. Kalau terlalu luar biasa, akan kewalahan, meskipun pompa air sudah siap semua," ujarnya.

Djarot mengatakan, pompa-pompa portabel itu disiapkan agar banjir di Jakarta tidak lama menggenang serta tidak meluas.

Jakarta sendiri, diakui oleh Djarot memang belum akan sepenuhnya bebas dari banjir. Hal itu karena Kali Ciliwung yang merupakan salah satu sumber utama limpahan air banjir di Jakarta masih belum selesai dinormalisasi.

"Makanya saya minta bantuan pers untuk memberi pemahaman kepada masyarakat terutama yang tinggal di bantaran sungai, untuk mau direlokasi. Pemerintah DKI tidak mungkin sengsarakan atau menelantarkan masyarakat (dengan merelokasi)," ujar Djarot.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurut Djarot, telah menargetkan 1.000 unit rumah susun sewa bagi masyarakat yang tinggal di bantaran kali maupun pemukiman ilegal. Ia menegaskan, nantinya seluruh warga yang wilayahnya akan ditertibkan akan dipaksa untuk angkat kaki dari kediamannya dan sebagai kompensasinya, dipindahkan ke rumah susun tersebut.

"Kementerian PU juga bantu kita mengebut pembangunan rusun itu, jadi tidak hanya DKI, kita bersama-sama, didukung juga dengan pemerintah pusat," ucapnya. (Ein)