Sukses

Blusukan ke Marunda, Menteri Hanif Tentukan Jenis Rumah Buruh

Di Rusuh Marunda, Hanif menanyakan terkait kebutuhan rumah dan biaya yang dikeluarkan selama sebulan untuk rumah tinggal.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) sedang menyusun tata kelola pembangunan rumah khusus untuk para pekerja atau buruh. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri pun meninjau beberapa tempat untuk dijadikan acuan dalam pembangunan rumah susun selanjutnya. Salah satu lokasi yang ditinjau adalah Rusunawa Marunda, Jakarta Pusat.

Hanif mendatangi beberapa warga yang tinggal di Cluster B blok 9 Rusunawa Marunda. Di lokasi itu, Hanif menanyakan terkait kebutuhan rumah dan biaya yang dikeluarkan selama sebulan untuk rumah tinggal.

"Di sini Pak sewanya macam-macam. Dari Rp 140 ribu sampai 180 ribu. Itu belum listrik. Kalau sama listrik paling murah sebulan Rp 250 ribu sampai Rp 300 ribu," jelas salah seorang warga.

Selain itu, Hanif juga menanyakan keluhan selama tinggal di rusunawa Marunda. Warga menyebut sering terjadi bocor. Tak hanya itu, lantai rusun tidak boleh di pasang keramik. Jadi selama ini hanya beralaskan karpet plastik.

Hanif menjelaskan, pertanyaan itu semua diajukan kepada warga untuk perbandingan dan acuan bagi dirinya serta kementerian dalam rencana pembangunan rumah untuk para pekerja. Sejauh ini, pembangunan masih dalam tahap perencanaan sehingga masih butuh banyak referensi.

"Kita ingin lihat kebutuhan real pengeluaran setiap harinya setiap bulannya berapa. Nah ini kaitannya dengan percepatan perencanaan perumahan untuk para pekerja," jelas dia.

Sebelumnya, politikus PKB itu mendatangi rumah pekerja yang ada si Makassar, Sulawesi Selatan. Kondisi di lokasi itu ternyata tidak sebaik di rusun Marunda. Belum lagi, harganya juga lebih mahal.

"Sebelumnya saya ke Makassar. Di sana hanya kotak begitu tidak ada dapur, tidak ada kamar, tidak ada kamar mandi. Tidak seperti di sini. Sudah gitu lebih mahal di sana. Ini yang harus kita evaluasi karena kita akan buat 10.000 rumah bagi buruh di 10 titik," ungkap Hanif.

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, 10 provinsi dengan jumlah pekerja yang ada ialah sebagai berikut. Kepulauan  Riau jumlah pekerja 42.770 orang, yang butuh rumah 29.939 orang. Sulawesi Selatanl jumlah pekerja 184.443 orang yang butuh rumah 129.110. Bali jumlah pekerja 72.249 orang yang butuh rumah 50.574. Jawa Tengah jumlah pekerja 1.841.921 orang, yang butuh rumah 1.289.344.

Kemudian Sumatera Utara jumlah buruh 709.046 orang yang butuh rumah 496.332 orang. Banten jumlah pekerja 1.500.000 yang butuh rumah 1.050.000 orang. Jawa Timur jumlah pekerja 2.900.000 orang yang butuh rumah 2.030.000. Jawa Barat jumlah pekerja 2.500.000 yang butuh rumah 1.500.00 org. DIY jumlah pekerja 173.078 orang yang butuh rumah 121.154 orang. DKI Jakarta jumlah pekerja 4.877.488 orang yang butuh rumah 3.414.241 orang. (Riz)