Cari Kapolri Baru, ICW Harap Jokowi Terapkan Pola Seleksi Menteri

Liputan6.com, Jakarta - Proses pemilihan Kapolri mulai menjadi sorotan. Beberapa nama disebut-sebut menjadi calon kuat Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman yang akan memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun diminta menerapkan metode saat pemilihan menteri untuk memilih Kapolri yang baru.

"Seharusnya Jokowi mengulangi kesuksesan dalam tanda kutip, dalam menjaring calon menteri Kabinet Kerja. Caranya, yakni dengan melibatkan beberapa lembaga seperti KPK dan PPATK. Dan, tidak mengulangi kesalahan memilih Jaksa Agung tanpa melibatkan kedua lembaga itu," kata Wakil Direktur Indonesia Corruption Wacth (ICW) Agus Sunaryanto, Jumat (9/1/2015).

Agus mengatakan, posisi Kapolri tidak bisa dipandang sebelah mata. Kapolri merupakan pimpinan lembaga penegak hukum paling strategis. Akan sulit jika Kapolri nantinya justru memiliki masalah dengan hukum.

"Pemilihan Kapolri sebaiknya tidak didasari politik dagang sapi atau politik balas budi. Presiden Jokowi harus memilih Kapolri sesuai dengan prestasi yang dimiliki. Sehingga tidak berdasarkan jasa pada dirinya selama Pilpres lalu," jelas dia.

Selain itu, Kapolri pilihan Jokowi tidak boleh berpotensi menuai masalah di kemudian hari. Sehingga Polri ke depan tidak tersandera dengan kasus korupsi, HAM, ataupun persoalan hukum lainnya.

"Terlebih, sekarang masih ada persoalan rekening gendut Polri yang sampai saat ini belum diketahui kejelasannya," tambah dia.

Tak hanya itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai pihak yang melakukan seleksi sebelum nama-nama diberikan pada Presiden juga harus transparan. Kompolnas paling tidak membuka mekanisme seleksi nama-nama Kapolri kepada publik.

"Jangan sampai, proses seleksi seperti wawancara hanya sebagai formalitas belaka," tandas Agus. (Ado)