PDIP Ajak Masyarakat Awasi Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan

Liputan6.com, Jakarta - Penunjukan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Jokowi menuai kontroversi. Sebab, penunjukkan itu tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) seperti saat Jokowi memilih menteri.

Namun, politisi PDIP TB Hasanuddin menegaskan, pemilihan calon Kapolri tersebut telah sesuai prosedur karena melibatkan Kompolnas sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.

"Pemilihan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sudah sesuai prosedur yang berlaku, tak ada yang perlu dipermasalahkan lagi. Komjen Pol Budi Gunawan merupakan salah satu dari 5 calon yang diajukan Kompolnas. Dipastikan Kompolnas tidak asal-asalan mengajukannya," ujar dia saat dihubungi di Jakarta, Minggu (11/1/2014).

Anggota Komisi I DPR itu menjelaskan, berdasarkan rekomendasi Kompolnas, Presiden Jokowi kemudian menggunakan hak prerogatifnya memilih Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Ini kan nggak salah karena sudah diatur dalam UU nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Presiden Jokowi tidak salah. Malah jika tidak menjalankan prosedur Kompolnas, itu yang salah," jelas Hasanuddin.

Terkait rekening gendut yang diduga dimiliki Budi Gunawan, Ketua DPD Jabar itu menyatakan, isu tersebut sudah lama diklarifikasi Polri termasuk Kompolnas. Karena itu dirinya meminta agar memberikan kesempatan kepada Budi Gunawan melewati prosesnya dan masyarakat bisa ikut mengawasi.

"Sekarang proses pemilihan Kapolri sedang berjalan. Beri kesempatan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri yang baru dan mari kita awasi kinerjanya langsung oleh rakyat demi kepentingan masyarakat, negara dan bangsa. Jangan ragu-ragu untuk mengkritisinya," tandas Hasanuddin.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memberikan klarifikasi terkait pengajuan nama Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, melalui surat yang dikirimkannya kepada pimpinan DPR-RI. Jokowi menjelaskan nama Budi Gunawan itu merupakan nama yang diusulkan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

"Yang jelas itu kan usulan Kompolnas sudah masuk nama-nama itu. Ya sudah," kata Jokowi di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu 10 Januari.