Ahok Hapuskan Honorarium PNS DKI dan Tenaga Outsourcing

Liputan6.com, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta di tahun anggaran 2015 mengajukan Rancangan Peraturan Daerah APBD DKI sebesar Rp 73,08 triliun. Angka itu hanya meningkat 0,24 persen dibanding APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 72,9 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengakui memang pihaknya tidak banyak melakukan penambahan anggaran di tahun ini. Sebab, ada beberapa pembiayaan yang dipangkas, salah satunya honorarium atau uang honor untuk PNS DKI.

"Lebih dikit aja. Kita mulai putuskan tidak ada lagi honorarium. Karena itu juga duitnya besar. Kalau mau gaji, ya gajian. Nggak usah pakai kegiatan-kegiatan yang ada honor-honor lagi," tegas Ahok usai rapat paripurna penyampaian RAPBD 2015 di Gedung DPRD DKI, Senin (12/1/2015).

Pada APBD DKI 2014, anggaran untuk honorarium bagi PNS Pemprov mencapai Rp 2,3 triliun. Angka itu dinilainya terlampau besar jika hanya digunakan untuk honor proyek-proyek kegiatan. Sehingga, ia pun memutuskan tidak lagi memasukkan anggaran tersebut dalam RAPBD 2015.

"Kita coret Rp 2,3 triliun nggak ada lagi. Kalau mau gaji, gajian," jelas Ahok.

Di sisi lain, ia juga tak ingin lagi Pemprov DKI merekrut pekerja dari outsourcing. Karena selama ini, sistem itu dinilainya hanya merugikan baik bagi Pemprov maupun tenaga outsourcing itu sendiri. Kegiatan-kegiatan yang penting, ditegaskannya, akan dikerjakan sendiri oleh Pemprov. Kerja sama dengan swasta diminimalisir.

"Kita juga tidak mau lagi pekerjaan rutin diswastakan. Yang penting-penting, kita ambil alih sendiri. Itu perubahan yang signifikan di situ," jelas Ahok.

"Yang lebih signifikan lagi, kita pengen lurah dan camat ini sebagai manajer. Uangnya pun gelondongan. Jadi kalau perbaiki jalan atau beli tanah, tidak ditentukan lagi titik, ditaruh aja. Supaya kalau ada (yang mau dibebaskan atau diperbaiki), cepat beli cepat bayar. Kita yakin tahun ini akan jauh lebih cepat (penyerapan)," imbuh mantan Bupati Belitung Timur itu. (Ado)