DPRD: Rancangan APBD DKI 2015 Tidak Pro-Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - DPRD DKI menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemprov DKI Jakarta pada 2015 tidak pro-rakyat. Karena jumlah anggaran tahun ini, yakni Rp 73,08 triliun lebih besar dari anggaran tahun sebelumnya.

Menurut anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Riano P Ahmad, rancangan anggaran 2015 tidak lebih baik dari 2014.

"Itu terlihat dari alokasi anggaran belanja mengikat lebih tinggi dari pada anggaran belanja prioritas," kata Riano dalam rapat paripurna tentang penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (14/1/2015).

Alokasi anggaran belanja mengikat naik 38,12% dari Rp 12,93 triliun pada 2014 menjadi Rp 17,86 triliun di 2015. Sedangkan belanja prioritas turun 4,94%, dari Rp 31 triliun menjadi Rp 29,46 triliun.

"Sekali lagi, proporsi alokasi APBD seperti itu menunjukkan kebijakan APBD DKI tidak pro-job, pro-poor dan mengabaikan MDG’s seperti yang dinyatakan dalam Kebijakan Umum APBD DKI 2015," ujar dia.

Anggota Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional (PAN), Johan Musyawa, mengajak seluruh stakeholder mencermati alokasi anggaran 2015. Total RAPBD DKI 2015 mencapai Rp 73,08 triliun atau meningkat 0,24% dibandingkan Perubahan APBD DKI 2014 sebesar Rp 72,9 triliun.

Padahal pendapatan daerah yang diproyeksikan dalam RAPBD DKI Jakarta 2015, lebih rendah 1,91% dari Perubahan APBD DKI 2014, yakni Rp 63,80 triliun. Dan Belanja Daerah Rp 67,44 triliun. Sehingga, mengalami defisit Rp 4,04 triliun yang ditutupi dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) APBD 2014, yang diperkirakan mencapai Rp 8,98 triliun.

"Karena itu, kami mengajak semua stakeholder untuk mencermati bersama, apakah kualitas program tersebut sudah betul-betul pro-rakyat dan mampu mengatasi persoalan yang dihadapi Kota Jakarta dalam mencapai visi pembangunan kota Jakarta 2013-2017 yaitu membangun Jakarta Baru," tutur Johan. (Sun/Yus)