Wakil Ketua Komisi III Nilai Budi Gunawan Lebih Baik

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengungkapkan alasannya mendukung pencalonan tunggal Kapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan. Ia mengatakan, partainya yakni Gerindra melihat Budi Gunawan merupakan sosok yang tepat menjadi Kapolri untuk menggantikan Jenderal Pol Sutarman yang akan pensiun Oktober mendatang.

"Budi Gunawan lebih bagus dan meyakinkan daripada Timur Pradopo (mantan Kapolri) dan Sutarman (Kapolri)," kata Desmond di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2015).

Menurut dia, tepatnya sosok Budi Gunawan menjadi Kapolri terlihat ketika Komisi III tengah melakukan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) dan mengunjungi kediaman Budi Gunawan di Jalan Duren Tiga Barat VI, Jakarta Selatan, Rabu 14 Januari 2015.

"Ketika Komisi III datang ke rumahnya ternyata tidak ada tipu-tipu, dan ketika fit and proper test Budi Gunawan pun terlihat sangat tenang. Ini baru pertama kali saya melihat sejak menjadi anggota DPR," ujar dia.

Namun, terkait statusnya sebagai tersangka kasus dugaan rekening gendut yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Desmond menjamin pihaknya pun akan terus melakukan pengkajian. Karena itu, ia menegaskan, sejauh ini Gerindra melihat KPK tidak serius melakukan tindakan terhadap kasus korupsi.

"Orang yang layak kita tolak, kita melakukan kezaliman. Persoalan di Gerindra, KPK yang menetapkan tersangka banyak yang tidak jelas seperti SDA (Suryadharma Ali), Anas (Anas Urbaningrum), dan lain-lain. Dalam konteks negara hukum, kita sepakat Gerindra mendukung, apalagi dakwaan yang belum jelas," tandas Desmond.

KPK Dipertanyakan

Desmond pun mempertanyakan langkah KPK dalam menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan rekening tak wajar. Sebab, kasus yang dialamatkan kepada calon tunggal Kapolri ini merupakan masalah lama.

"Pada saat rapat ada pengumuman dari KPK tersangka. Ada sesuatu yang aneh, setelah kita kritisi kita evaluasi, kita lihat persoalan penetapan," kata Desmond.

Seharusnya, lanjut dia, KPK melakukan tindakan sejak dulu ketika kasus tersebut terjadi. Namun, ia memastikan sebagai penyeimbang pemerintah, DPR akan melakukan kritik jika memang calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo tidak mumpuni.

"Ini ada keanehan yang disangkakan bukan yang logis dalam keadaan yang luar biasa. Keadaannya peristiwa yang sudah lama, baru dipermasalahkan sekarang. Ada apa dengan KPK?," ujar dia.

Bahkan, Desmond menilai, keputusan yang dikeluarkan oleh KPK tersebut seakan-akan ingin menunjukkan diri mereka merupakan penegak hukum yang paling tinggi di atas segala-galanya di Indonesia ini.

"Saya melihat apa yang dilakukan KPK merongrong kekuasaan dan berusaha mengubah ketatanegaraan mereka. Padahal, tata negara ada trias politica, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. KPK bagian satu jalur dengan pemerintahan dalam penegakan hukum. Tapi dia ingin membuktikan bahwa dia di atas pemerintahan," pungkas Desmond. (Ans)