Wapres Ma'ruf Amin Bakal Hadiri Pembukaan Rakernas Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting BKKBN

Akan dilakukan pula penyerahan Sertifikat Akreditasi Program Pelatihan Teknis Bidang Kependudukan dan KB, Launching Tagline MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), dan Pengukuhan Pengurus AKU (Asosiasi Kelompok UPPKS).

Rakernas kali ini bertujuan meningkatkan sinergitas pemangku kepentingan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota serta para mitra strategis BKKBN.

Sinergitas ini dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi sebagai variabel utama dalam upaya peningkatan kualitas SDM guna menuju Indonesia emas di tahun 2045.

Adapun tujuan khusus adalah meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dan mitra strategis di seluruh tingkatan wilayah para mitra dalam mendukung program Bangga Kencana, Percepatan Penurunan Stunting, dan pemanfaatan bonus demografi yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia.

Berikutnya, melakukan evaluasi atas capaian program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting serta merumuskan strategi dan rencana kerja/rencana aksi kegiatan prioritas tahun 2024. Termasuk membahas implementasi dan pemanfaatan hasil Pemutakhiran PK22, sebagai basis data dan strategi pencapaian sasaran kinerja dan penurunan angka stunting di Indonesia.

Tujuan khusus lainnya adalah merumuskan strategi program lintas K/L dalam mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas SDM.

Penyelenggaraan program Bangga Kencana sendiri mengacu pada Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Sebagai bentuk pelaksanaan atas tugas dan fungsi, BKKBN menyusun program dan kegiatan di bidang pembangunan keluarga, seperti peningkatan ketahanan keluarga balita dan anak, ketahanan remaja dan ketahanan lanjut usia serta pemberdayaan ekonomi keluarga.

Di bidang kependudukan, antara lain dalam hal kerjasama pendidikan kependudukan, pemaduan kebijakan pengendalian penduduk, perencanaan pengendalian penduduk serta analisis dampak kependudukan.

Sementara di bidang keluarga berencana meliputi program dan kegiatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kontrasepsi, penyediaan alat dan obat kontrasepsi yang merata di seluruh wilayah dan fasilitas kesehatan.

Termasuk, penggerakan pelayanan keluarga berencana di wilayah kumuh, miskin dan rentan. Juga kegiatan dalam rangka meningkatkan kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur.

Dalam periode Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis BKKBN tahun 2020-2024, terdapat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, di mana Kepala BKKBN mendapatkan mandat sebagai Ketua Pelaksana.

Implementasi atas Perpres tersebut secara teknis dijabarkan dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI). Arahan Presiden dan Wakil Presiden, prevalensi stunting di Indonesia turun hingga 14% pada akhir 2024.

Dalam mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan tersebut, BKKBN menetapkan visi dan misi pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, yakni 'Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang, guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong'.