Eks Wamenkum HAM: KPK Politis? Di Pengadilan Tudingan itu Patah

Liputan6.com, Jakarta - KPK telah menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi tersangka dalam kasus rekening mencurigakan. Anggapan politisasi kasus ini pun terdengar dari sejumlah pihak. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengakui bahwa anggapan itu kerap ada. Hal itu sering dijadikan alasan oleh para tersangka dan pendukungnya.

"Apakah betul KPK politis? Banyak tersangka gunakan alasan itu," ucap dia di sela-sela aksi 'Pilih Kapolri Bersih' di depan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (18/1/2015).

Namun, menurut dia, tudingan terhadap KPK itu akhirnya selalu terbaantahkan ketika kasus korupsi sudah diajukan ke Pengadilan Tipikor. Para hakim mematahkan anggapan bahwa KPK melakukan politisasi penetapan tersangka.

"Argumentasi semacam itu saat diajukan ke pengadilan selalu patah. Hakim mengatakan tidak, KPK sudah profesional. 100 persen kerja KPK itu dianggap betul oleh pengadilan tipikor," kata Denny.

Hal in menyusul kembali munculnya penilaian ada alasan politis dibalik penetapan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Memang diakuinya sebenarnya masih banyak kasus lama yang belum diselesaikan KPK, masyarakat pun bertanya-tanya mengapa tiba-tiba Budi Gunawan jadi tersangka di saat dia sudah diuji kelayakan di DPR RI.

Namun, Denny mengatakan sebenarnya langkah KPK tersebut sudah tepat. Sebab, Kapolri adalah jabatan yang penting dan harus dijabat oleh orang yang berintegritas dan tak cacat hukum.

"Sekarang Budi Gunawan jadi prioritas itu masuk akal, jangan sampai kita punya Kapolri tersangka. Jadi ya argumentasi politisasi ini justru menyesatkan," kata Denny. (Ali/Yus)