Mendikbud Buka Lowongan 1.000 CPNS Guru

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah membuka lowongan seribu calon pegawai negeri sipil (CPNS) guru. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, 1.000 orang guru itu untuk mengisi kekurangan guru di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) Indonesia.

Lowongan ini disediakan khusus bagi peserta program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T), yang telah mendidik satu tahun di sekolah di daerah 3T. Namun untuk dapat mengikuti seleksi, mereka harus lulus lebih dulu dari Pendidikan Profesi Guru (PPG).

"Kami lakukan pengangkatan guru di kawasan 3T yang selama ini tidak menjangkau siswa-siswi di sana. Karena pendidikan harus menjangkau semua termasuk di kawasan terpencil," kata Anies Baswedan di Kantor Kemendikbud, Jakarta, seperti dikutip dari setkab.go.id, Selasa 20 Januari 2015.

Anies menuturkan, peserta yang lulus seleksi akan diangkat menjadi CPNS daerah dengan jabatan tenaga fungsional guru, dan ditempatkan di salah satu dari 29 kabupaten di daerah 3T. Berdasarkan data, jumlah peserta yang telah mendaftar 1.481 orang. Mereka akan mengikuti seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) pada 19-20 Januari 2015.

Ujian dilaksanakan di sejumlah universitas. Di antaranya Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Peserta yang dinyatakan lulus TKD kemudian mengikuti seleksi administrasi tes kompetensi bidang. Setelah itu dilanjutkan pengumuman kelulusan CPNS.

Anies berharap, distribusi guru merata di seluruh wilayah Indonesia. Khususnya pada daerah 3T. Saat ini, kata Anies, penyebaran guru belum merata. Banyak sekolah yang kelebihan guru, sedangkan di tempat lain terdapat sekolah yang kekurangan guru.

Menurut Anies, pemerataan distribusi guru sangat perlu dipikirkan. Begitu juga peningkatan kualitas guru. Selain itu pemerintah harus membuat mekanisme dan skema yang lebih jelas. Petunjuk teknis harus lebih jelas agar pemanfaatan anggaran yang menjadi prioritas tidak bervariasi dan optimal.

Selain itu, perlu adanya sinkronisasi peraturan Mendikbud, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan, sehingga pada lintas kementerian dapat menjalankan prioritas perluasan akses pendidikan di daerah 3T. (Sun/Mut)