Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edy Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengaku prihatin atas kabar pembersihan orang-orang SBY dalam Pemerintahan Joko Widodo ata Jokowi. Menurut dia, persepsi tersebut tak memiliki dasar yang jelas.
"Kami menyayangkan orang-orang yang dulu memimpin dan bertugas atau menjabat pada masa SBY bukan berarti orang tersebut dicap orang SBY. Kita hindari politik atau argumentasi yang mengatakan seperti itu," kata Ibas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2015).
Ketua Fraksi Partai Demokrat itu menilai, seseorang layak dinilai dari hasil kinerjanya. Karena itu, tidak benar orang diberi jabatan hanya karena kedekatan secara personal.
"Kita bisa menilai orang itu baik jika melakukan kegiatan sesuai dengan profesionalitasnya dan produktifitasnya. (Itu untuk) memajukan institusi atau organissasi atau satu badan yang diinginkan maju ke depan," tegas Ibas.
Selain itu, ia menjelaskan, SBY tidak menuduh Jokowi mengeliminasi orang-orangnya. Namun begitu, mantan presiden itu mengaku telah mendapat masukan dan pernyataan yang menyebutnya demikian.
"Yah itu kan pandangan beliau menyikapi berbagai macan isu, bukan tuduhan. Tetapi memang ada beberapa masukan, pernyataan yang seperti itu. Meskipun ini rezim sudah berganti kita berikan kesempatan pemerintah untuk menyeleksi apa yang terbaik jadi bagian rekanan pemerintahan," tandas Ibas.
Mantan Presiden SBY mengaku kaget mendengar adanya isu provokatif yang bisa merusak hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Dalam isu tersebut disebutkan adanya pembersihan 'orang-orang SBY', baik pada jajaran TNI, Polri, maupun aparatur pemerintahan.
Menurut SBY, hal itu masuk akal jika orang tersebut memiliki posisi politik dan masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu. Namun ia keberatan jika para abdi negara juga diistilahkan dengan 'orang-orang SBY'.
"Namun bila para perwira TNI dan Polri profesional atau para eselon satu jajaran pemerintahan yang statusnya adalah abdi negara itu diistilahkan sebagai 'orang-orang SBY', maka menjadi tidak masuk akal," jelas SBY. (Ali/Mut)