Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi didesak untuk tetap melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Beberapa pihak menilai hal ini dilakukan untuk menghindari pelanggaran hukum dan konstitusi yang berpotensi terjadi kalau tidak melantik Kalemdikpol Polri itu.
Namun, masyarakat berkata lain. Mayoritas ingin Jokowi tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Partai pengusung yang berada di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) juga diminta tidak ikut-ikutan mendesak pelantikan Budi Gunawan.
"Hasil survei kami menunjukkan 69,78% publik meminta agar KIH tidak memaksa Jokowi untuk mengangkat seorang tersangka korupsi sebagai Kepala Polri," kata peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Ardian Sopa di Kantor LSI, Jakarta Timur, Selasa (20/1/2015).
Survei itu, lanjut Adrian, menunjukkan hanya 23,60% responden yang menginginkan Jokowi agar tetap melantik Budi Gunawan. Sedangkan, 6,62% responden tidak tahu dan memilih tidak menjawab mengenai hal tersebut.
Tak hanya itu, survei menunjukkan mayoritas publik ingin Jokowi berpikir ulang dan meminta memilih kembali calon Kapolri. Tentu kali ini, publik ingin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan dalam proses tersebut.
"77,27% Masyarakat ingin agar dalam proses ulang pencalonan Kapolri, Presiden melibatkan KPK. Itu untuk menghindari calon-calon yang bermasalah," jelas Ardian.
Survei dilakukan kepada 1.200 responden di 33 provinsi di seluruh Indonesia pada 17-18 Januari 2015. Melalui metode quick poll dan multistage random sampling, serta focus group discusion, margin error 2,9 persen. (Ado)
LSI: Publik Minta KIH Tidak Tekan Jokowi Lantik Budi Gunawan
Survei itu, lanjut Adrian, menunjukkan hanya 23,60% responden yang menginginkan Jokowi agar tetap melantik Budi Gunawan.
Advertisement