Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Farouk Muhammad ikut prihatin dengan tindakan yang dilakukan Bareskrim Polri atas penangkapan dan penetapan tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Meski begitu, Farouk berharap persoalan yang tengah melibatkan salah satu Pimpinan KPK ini tidak melemahkan pemberantasan korupsi.
Menurut Farouk, gambaran yang terjadi saat ini tidak lain karena aroma kental politik penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Inilah gambaran saya, hubungan polisi dan politik itu rawan. Dan sejak kasus penunjukan Kapolri Pak Sucipto memang tidak lepas dari hubungan itu tadi. Tinjau kembali kedudukan polisi yang harusnya imun dari politik. Tinjau keberadaanya karena rentan pengaruh politik," kata Farouk di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/1/2015).
Bahkan ia menuturkan, sebelum kejadian BW ditangkap ia sudah memberi sinyal terhadap Jokowi soal hubungan Polri dan KPK setelah ditetapkannya Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan tersangka atas dugaan rekening gendut.
"Setelah kejadian BW, saya melalui Menkopolhukam sudah sampaikan tindakan Polri adalah hal yang luar biasa. Apalagi penangkapan kepada Waket BW yang dituduhkan bukanlah yang harus ditangkap dan ditindak seperti itu," ujar Farouk.
Dirinya juga mengaku miris mengetahui proses penangkapan dengan cara-cara yang dinilai tidak tepat. Selain BW seorang pejabat negara, penangkapan model seperti itu harus didukung bukti-bukti yang kuat di lapangan atau saat penangkapan.
"Di situ yang kita sesalkan. Saya tidak katakan gegagah. Saya menginginkan polisi yang wise dalam menangkap orang dan dalam pemanggilan," tutup Farouk. (Ado)
Wakil Ketua DPD: Tinjau kembali Kedudukan Polisi
Selain BW seorang pejabat negara, penangkapan model seperti itu harus didukung bukti-bukti yang kuat di lapangan atau saat penangkapan.
Advertisement