Syarief Demokrat: Perlu Sikap Bijak Agar KPK-Polri Tak Kian Keruh

Liputan6.com, Jakarta - Kemelut antara KPK dengan Polri dinilai cukup meresahkan masyarakat. Situasi bertambah panas karena para aktivis pemberantasan korupsi dan unsur masyarakat juga melakukan aksi dukungan terhadap KPK.

Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menyampaikan perlu adanya kebijaksanaan dari semua pihak, termasuk pemerintah maupun institusi terkait dalam menyikapi permasalahan KPK dan Polri ini.

"Dalam keadaan seperti ini pula, kearifan dari para penguasa dan pejabat pemerintahan sungguh diharapkan, termasuk dalam memberikan pernyataan, sehingga justru tidak semakin menambah keruhnya keadaan," tambah Syarif di ruang Fraksi Partai Demokrat, Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/1/2015).

Ia menambahkan perkembangan situasi saat ini berpotensi mengganggu iklim penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi. Sebab justru 2 institusi penting yang berperan dalam pemberantasan korupsi terlibat dalam perselisihan meskipun tidak secara resmi mengatasnamakan institusi masing-masing.

Demokrat, kata Syarief, mengimbau semua pihak untuk bisa menahan diri guna menghindari masalah ini semakin meluas. Jangan sampai, pernyataan atau sikap berlebihan akan mengganggu stabilitas politik serta keamanan dan ketertiban publik.

"Dalam keadaan seperti ini, Partai Demokrat mengimbau dan mengajak semua pihak untuk tidak melakukan sesuatu yang terlalu jauh atau melebihi kepatutannya," tukas Syarief.

Perseteruan KPK-Polri mencuat setelah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Polri. Dia disangka mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu terkait sengketa Pilda Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010.

Sebelum penangkapan Bambang, KPK telah menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka. Budi yang menjadi calon Kapolri disangkakan terkait dugaan rekening mencurigakan. Dengan status itu, Budi yang telah lolos fit and propert test di DPR kini ditunda pelantikannya oleh Presiden Jokowi. (Ali/Mut)