Istana: Wantimpres Kurang Kompeten Atasi Kisruh KPK-Polri

Liputan6.com, Jakarta - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim independen yang terdiri dari 7 tokoh nasional dikritik oleh sebagian kalangan. Pembentukan tim tersebut dinilai tidak perlu lantaran sebagai kepala negara, Jokowi telah mempunyai lembaga penasihat yaitu Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Menanggapi kritik tersebut, ‎Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan alasan mengapa Presiden perlu membentuk tim tersendiri untuk menengahi kisruh yang terjadi antara Polri dan KPK. Apalagi dari 9 anggota Wantimpres, tidak ada yang benar-benar menguasai persoalan yang terjadi antara Polri dan KPK.

Karena itu, untuk mendapatkan masukan yang lebih baik, Presiden Jokowi berinisiatif membentuk tim tersendiri yang beranggotakan orang-orang yang ahli dari beberapa bidang.

"‎‎Wantimpres memberikan pertimbangan kepada presiden. Dari 9 orang Wantimpres yang kompetensinya soal ini hanya beberapa, yang paling pas ya Pak Sidharto. Yang lain bukan di bidang itu. Kalau pakai Wantimpres terlihatnya akan terlalu dipaksakan," ucap Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2015).

Dari tim tersebut, Andi berharap ada masukan dan solusi konkret yang dapat diberikan kepada Presiden, terlebih beberapa orang di antaranya dalam tim tersebut pernah menangani kasus yang tidak jauh berbeda dengan kisruh Polri dan KPK saat ini.

"Terutama karena ada Hikmahanto (Hikmahanto Juwana) yang dulu juga dilibatkan Pak SBY untuk kasus yang berkaitan KPK dan Polri. Hikmahanto berikan saran untuk bagaimana agar keanggotaan dari tim itu yang sedang dipertimbangkan. Diberi waktu minggu ini untuk menyelesaikan," papar Andi.

Andi pun mengungkapkan, untuk menguatkan tim tersebut, Presiden Jokowi tengah memproses keppres pembentukan tim independen, termasuk mengatur kewenangan dan tugas apa saja yang harus dilakukan oleh tim tersebut.

Keppres-nya sedang digodok Setneg (Sekretariat Negara), dengan mempertimbangkan usulan beberapa tim yang tugasnya mirip, hari ini kami melakukan banyak pertemuan, antara lain dengan Denny Indrayana, ada Kompolnas Adrianus Meliala dan beberapa tokoh lain untuk mendapatkan masukan yang komprehensif supaya ada opsi yang baik untuk presiden," ‎urai Andi Widjajanto.

Kritik atas pembentukan tim 7 ‎sendiri, datang dari Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon.‎ Menurut dia, Jokowi seharusnya meminta saran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), bukan membentuk tim baru.

"Ketika Presiden mau selesaikan masalah KPK-Polri, yang dipanggil Wantimpres dong, ring dalam dong dimanfaatkan. Tapi ini malah panggil orang di luar sistem. Kalau Wantimpres hanya stempel, maka tempatkan orang-orang yang punya kapabilitas sesuai bidang," tukas Effendi.

Hal ini, menurut dia, bisa menambah persoalan negara dan sekaligus membuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah menjadi rendah.

"Jangan ambivalen, paradoks, ketika alami suatu masalah, maka perangkat kepresidenan jadi tidak berdaya. Ngapain panggil orang-orang untuk selesaikan persoalan internal negara. Ini bikin karut marut, akhirnya kepercayaan rakyat rendah," ucap Effendi Simbolon. (Ans)‎