Ahok Akui Layanan Satu Pintu di Jakarta Masih Ngaco

Kilas Balik Ahok, Gubernur Baru Jakarta — Pada tahun 2009, Basuki mencalonkan diri dan terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Bangka Belitung mewakili Partai Golkar. Ia sukses meraup 119.232 suara dan duduk di Komisi II. (Dok.Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di DKI Jakarta dirasa belum maksimal. Masih banyak petugas di lokasi layanan justru menyerahkan tugasnya ke tingkat yang lebih tinggi, atau tidak menggunakan sistem yang sudah ditetapkan.

"Maka itu ada beberapa yang ngaco. Kita coba 1 tahun nggak apa, memang ada yang nggak nurut," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin (26/1/2015).

Ahok ingin sistem ini berjalan dengan baik, sehingga masyarakat tidak perlu lagi repot mengurus perizinan ke berbagai tempat. Belum lagi harus bersentuhan dengan birokrasi yang ruwet.

"Nanti alasannya PTSP gagal biar balik ke sistem awal, saya nggak mau begitu. Mereka harus urus lebih dari 500 perizinan, ini pertama kali ada sistem begini, kaya bank dan calo," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

Mantan kader Partai Gerindra itu juga masih mendapat laporan adanya pelimpahan tugas ke tingkatan lainnya. Misalnya, kelurahan tidak bisa mengurus lalu warga diminta ke kecamatan, tidak bisa juga diminta ke kantor walikota dan begitu seterusnya. Hal-hal seperti ini yang tidak boleh terjadi di PTSP.

"Makannya Kelurahan Krukut, Tamansari, Jakarta Barat nanti jadi model. Dijadikan bagus, saya mau ubah jadi standar paling tinggi. Ada AC, ruang tunggu, ATM, mesin fotokopi. Jadi kalau orang datang, nggak usah ke mana-mana. Kalau nggak ada lurah, bisa dikuasakan ke pejabat lain buat tanda tangan. Nggak boleh terima uang," tegas Ahok. (Rmn)