100 Hari Memimpin, Jokowi Ditagih Pemerintahan Bebas Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau Jokowi-JK pada 100 hari pemerintahannya diminta lebih tegas mengenai komitmennya menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

"Pak Jokowi ditagih janjinya oleh rakyat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Sia-sia jika negara Indonesia memiliki Presiden yang bersih namun pejabat-pejabatnya sarat akan noda korupsi," ujar pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (27/1/2015).

Namun demikian, selama 100 hari memimpin, Jokowi dinilai mampu menciptakan pola hubungan penguasa dan rakyat yang tidak kaku. Hingga rakyat dengan mudah menyampaikan langsung aspirasinya.

"Hal baiknya  adalah (presiden) mampu mencairkan nuansa dari pendekatan power culture menjadi lebih ramah ke rakyat. Misalnya dengan pakaian sederhana. Kemeja putih yang  tidak menunjukkan kesan sombong," ujar Siti.

Dia juga mengatakan, hal positif lain dalam masa pemerintahan 100 hari ini adalah kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menenggelamkan kapal pencuri ikan di perairan nusantara. Hal ini merupakan bukti Jokowi berupaya membenahi hukum maritim Indonesia.

Selain itu, sikap Jokowi menolak pemberian grasi pada terpidana narkoba. Sehingga beberapa waktu lalu, 6 narapidana kasus narkoba dieksekusi mati.

"100 hari ini kita hanya disuguhi Bu Susi menenggelamkan kapal karena illegal fishing lalu pengedar narkoba yang sudah ditembaki mati," tandas Siti.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, selama 100 hari memimpin bersama Jokowi, tak ada yang dirasanya spesial. Pemerintahan saat ini fokus kerja.

"Masa bersemangat pidato itu sudah selesai. Sekarang bersemangat kerja. You sekarang cari menteri tidak banyak di kota, karena harus ke daerah untuk melihat keadaan, melaksanakannya. Jadi semangat itu ada semangat untuk pidato awalnya, perencanaan ya mesti pidato orang. Sekarang semangatnya harus kerja," kata JK, di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa 27 Januari 2015.

"Lihat saja berita Menteri A di Ambon, Menteri B di sini. Itu yang dimaksud kerja kan tidak ada di kantor. Saya mau rapat saja ndak bisa karena semua menteri tidak ada. Hari ini mesti rapat dua kali ndak ada. Karena semua ikut presiden dalam hal pelabuhan, melihat listrik," tambah JK. (Mvi)