LSI: Rapor Jokowi Merah karena Kisruh KPK-Polri dan Kenaikan BBM

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dihadapkan pada berbagai masalah negara yang harus segera diselesaikan. Salah satu yang paling menyita perhatian saat ini adalah kisruh KPK dan Polri yang berawal dari niat menjadikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Hal ini pula yang menyebabkan kepuasan publik terhadap Jokowi merosot. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebutkan, hasil survei memperlihatkan tingkat kepuasan publik hanya 40,11%, sedangkan 53,11% menyatakan kekecewaannya.

"Salah satu penyebab utama rendahnya kepuasaan di bidang hukum karena Jokowi dinilai tidak tegas bersikap terkait pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Jokowi juga terkesan kurang maksimal berbuat untuk menghindari kriminalisasi atau pelemahan KPK saat ini," ujar peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby di kantornya, Kamis (29/1/2015).

Tak hanya di bidang hukum, kepercayaan publik juga rendah pada di bidang ekonomi. Tercatat hanya 47,29% publik yang puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi yang baru berjalan selama 100 hari ini. Masalah utamanya tak lain karena kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

"Rendahnya kepuasaan di bidang ekonomi salah satu penyebabnya karena kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM justru ketika harga minyak dunia sedang turun. Meski pemerintah telah menurunkan kembali harga BBM, bagi publik harga barang kebutuhan pokok tetap naik dan memberatkan mereka," jelas dia.

Publik juga tidak begitu bergairah melihat sepak terjang pemerintahan Jokowi di bidang politik. Hanya 45,30% masyarakat yang puas sedangkan 49,72% tidak puas. Kisruh parlemen antara KIH dan KMP juga punya andil dalam penilaian buruk publik.

"Ketidakpuasan publik di bidang politik dalam 100 hari pemerintahan Jokowi disebabkan oleh gonjang-ganjing politik akibat perseteruan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen. Ketidakpuasaan publik terhadap Jokowi di bidang politik juga terkait dengan kualitas sebagian menteri yang minus. Juga terkait dengan terlalu banyak konflik politik dan enerji yang terbuang akibat kasus Budi Gunawan-KPK  yang berlarut-larut," imbuh dia.

Meski banyak catatan dalam 100 hari pertama pemerintahan, ada beberapa bidang yang mendapat apresiasi dari masyarakat. Di antaranya di bidang sosial dan keamanan.

"Di bidang sosial, mereka yang puas dengan kinerja Jokowi di bidang sosial sebesar 53.86 %, untuk aneka program kartu sehat dan pintar. Mereka yang menyatakan tak puas sebesar 40.12 %," kata Adjie.

"Di bidang keamanan, mereka yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi di bidang keamanan sebesar 57.40 %, karena tak ada isu besar keamanan yang terganggu. Dan mereka yang menyatakan tak puas dengan kinerja Jokowi di bidang keamanan sebesar 33.14 %," tandas dia. (Ado)