Apa Komentar Warga Soal 100 Hari Kinerja Jokowi-JK?

Liputan6.com, Jakarta - Masih teringat dengan jelas dalam memori publik bagaimana kala itu saat kampanye pemilihan presiden (Pilpres). Ribuan orang berada di Gelora Bung Karno (GBK) untuk memberikan dukungannya pada Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi. Euforia masyarakat benar-benar luar biasa dengan semangat Jokowi menyuarakan janji-janji kampanyenya.

100 hari berselang terpilih dalam Pilpres 2014, konflik demi konflik justru bertebaran. Perseteruan antara KPK dan Polri kembali memanas. Drama adu kuat dipertontonkan ke publik. Susul-menyusul para petinggi Polri dan KPK dijadikan tersangka. Sejumlah komisioner KPK juga dipidanakan di kepolisian.

Publik pun murka. Aksi memprotes kriminalisasi terhadap KPK terjadi di sejumlah daerah. Dukungan untuk KPK mengalir di jejaring sosial dengan tanda pagar Save KPK.

Presiden Jokowi dianggap tidak tegas dalam menyelesaikan kasus KPK dan Polri. Rekomendasi soal jadi tidaknya Komjen Budi Gunawan dilantik menjadi Kapolri juga tak jelas karena Tim 9 dan Wantimpres tak 1 suara.

Di tengah-tengah kekisruhan KPK dan Polri, Presiden Jokowi justru bertemu dengan Prabowo Subianto yang menjadi lawan politiknya saat Pilpres lalu. Dengan dalih silaturahmi, publik menduga ada isyarat politik yang ingin disampaikan kepada pihak-pihak tertentu.

Yang pasti, status tersangka Komjen Budi Gunawan membuat pelantikannya sebagai Kapolri ditunda. Entah sampai kapan. Masyarakat Indonesia yang sudah buta politik pun mulai berkicau. Mereka memiliki pendapatnya masing-masing tentang kisruh KPK dan Polri.

Ujian berat sedang dilalui oleh sang presiden. Sebagai kepala negara, Jokowi dituntut menjadi panglima tertinggi supremasi hukum terhadap polemik yang terjadi di masyarakat.

Hasil survei yang dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI), pemerintahan 100 hari Jokowi-JK  mendapatkan 3 rapor merah di bidang ekonomi, hukum, dan politik. Sementara 2 rapor biru untuk bidang sosial dan keamanan.

Dari 3 rapor merah bidang hukum memiliki tingkat kepuasan terendah. Salah satunya karena ketidaktegasan Jokowi dalam kisruh KPK dan Polri yang sedang terjadi.

Sedangkan di bidang ekonomi, kebijakan pemerintah menaikturunkan harga BBM dinilai menimbulkan ketidakpastian harga.

Sementara rapor biru yang ditujukan untuk bidang sosial karena kepuasan publik terhadap program kartu sehat dan kartu pintar. Sedangkan di bidang keamanan, masyarakat puas karena tidak ada isu besar yang mengganggu keamanan.

Ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah Jokowi dan Kabinet Kerja yang diusungnya juga mengundang protes dari berbagai elemen masyarakat.

Perjalanan Kabinet Kerja Jokowi-JK masih panjang. Jangan sampai pemerintah kehabisan energi hanya untuk memikirkan pelantikan Kapolri. Ada baiknya pemerintah segera fokus pada kerja, kerja, dan kerja.

Ingin tahu beragam komentar masyarakat mengenai kisruh KPK dan Polri? Dan bagaimana tanggapan masyarakat dengan hasil 100 hari kerja Jokowi dan JK? Saksikan Kopi Pagi selengkapnya yang ditayangkan Liputan 6 Pagi SCTV, Minggu (1/2/2015), di bawah ini. (Vra/Riz)