'Cek Ombak' Jokowi Terkait Budi Gunawan

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pihak meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk bertindak cepat dan tegas dalam menangani perselisihan antara KPK dan Polri yang bermula dari penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Namun menurut pengamat politik Refly Harun, Jokowi tentu tidak diam begitu saja. Presiden sedang mengamati atmosfer politik di tengah pro dan kontra pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Hal tersebut dikenal dengan istilah 'testing the water' atau 'cek ombak' dalam dunia politik.

"'Testing the water' bagi jokowi adalah dia ingin melihat sejauh mana kalkulasi politik bisa diperhitungkan. Kalau dia masih masih melakukan testing yang mengarah pada tak dan diangkat (BG sebagai Kapolri). Makanya dia lagi hitung risiko politik," kata Refli di Jakarta Pusat, Minggu (1/2/2015).

Dijelaskan dia, berbagai desakan tentang kejelasan jadi atau tidaknya BG dilantik sebagai Kapolri, tidak serta merta dibatasi dalam 20 hari setelah DPR meloloskan BG dalam fit and proper test. Jokowi sebagai presiden, memiliki hak yang bersifat konstitusif dalam hal ini, baik sebelum atau sesudah 20 hari DPR menyetujui pencalonan BG.

"(20 hari) Batas bagi DPR untuk kemudian mengeluarkan hasil fit and proper test. Bukan batas presiden melantik." imbuh dia.

Meski saat awal pencalonan, Budi Gunawan telah mengantongi persetujuan Presiden dan keputusan lolos uji fit and proper test oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun pada akhirnya Presiden urung melantik dan memilih menunggu kejelasan status hukum Budi Gunawan. Keputusan menunda tersebut dinilai 'menggantung'.

Sebagian yang berpaham hukum di atas moral dan etika, mendesak pelantikan Budi Gunawan. Sebagian yang berpaham etika dan moral di atas hukum dan menuntut agar pelantikan Budi Gunawan tak hanya ditunda, namun dibatalkan. (Riz)