Rizal Ramli: Kisruh KPK-Polri Harus Diselesaikan Secara Politik

Liputan6.com, Jakarta - 2 Institusi penegak hukum di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri, tengah dilanda konflik. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai sebagian kalangan bergerak lambat menuntaskan kisruh tersebut karena menunggu berjalannya proses hukum.
 
Namun, Menteri Keuangan pada Kabinet Persatuan Nasional di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Rizal Ramli menilai penyelesaian masalah itu harus secara politik, bukan hukum.

"Solusinya bukan hukum tapi politik. Kalau hukum, main buka-bukaan, Samad begini begitu, ya jadinya dagelan. Solusinya politik," tutur Rizal Ramli dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (4/2/2015).

Menurut Rizal, kesimpangsiuran saat ini ‎membuat Jokowi seakan-akan membiarkan masalah yang sedang terjadi. Ia melanjutkan, Jokowi sudah memiliki jawaban, yaitu dengan tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri dan meminta 2 institusi tidak saling menyandera pimpinan masing-masing.

"Harus ambil inisiatif untuk selesaikan. Jangan dilantik itu Budi Gunawan dan minta jangan saling menyandera," tutur dia.

Rizal mengatakan, masih banyak jenderal polisi lain yang bagus untuk ditunjuk sebagai pengganti Budi Gunawan. Hanya, harus ada standar seseorang yang bisa dicalonkan sebagai Kapolri.

"Ada beberapa kriteria. Jenderal polisi itu harus tak terlibat rekening gendut dan tak berjiwa militer. Gus Dur yang pisahkan polisi dari angkatan bersenjata," tegas Rizal. (Ado/Yus)