MPR Gandeng 4 Kementerian untuk Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan

4 Menteri Dipanggil MPR, Ada Apa? — Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap 4 kementerian yang diundang bisa mensosialisasikan 4 konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, Jakarta, Rabu (4/2/2015). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Liputan6.com, Jakarta Keterbatasan jumlah anggota di MPR menjadi salah satu faktor sulitnya melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan kepada masyarakat luas, terutama generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, MPR menggandeng lembaga negara dan kementerian supaya sosialisasi 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal) dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.

"Sulit dilakukan secara maksimal bila hanya dilakukan oleh anggota MPR," ujar Zulkifli ketika rapat dengan 4 Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK, Rabu 4 Februari 2015 di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta.

Di hadapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Luar Negeri yang diwakili Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Zulkifli memaparkan ketika masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dulu, pemerintah telah memberi dukungan kepada MPR dengan mengelurkan instruksi presiden.

"Setelah ada pemerintahan baru, perlu adanya dukungan yang baru pula," kata Zulkifli.

Dukungan yang diharapkan Ketua MPR ini tidak hanya sekadar MoU antara para kepala daerah dan pimpinan DPRD untuk melakukan sosialisasi namun hal demikian belum berjalan maksimal. Lebih dari itu, Zulkifli menginginkan agar MPR periode sekarang dapat melakukan kerja sama dengan kementerian terkait untuk melakukan sosialisasi.

Menurut Zulkifli Hasan, kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jalinan kerja sama yang dilakukan bisa dengan memasukkan hal-hal yang menjadi bahan sosialisasi ke dalam kurikulum sekolah.

Selanjutnya dengan Kementerian Dalam Negeri bisa dilakukan dengan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi bagi aparatnya. Sedangkan dengan Kementerian Luar Negeri bisa diberikan kepada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri yang jumlahnya sangat banyak.

"Dengan adanya kerja sama kementerian terkait maka sosialisasi bisa lebih efektif dan massif," tukas Zulkifli Hasan.

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang juga mendesak agar sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dilakukan dengan gencar melihat banyak jajaran aparat pemerintah yang berada di luar negeri bahkan ada yang tak hafal dengan Pancasila.

“Saya mendukung program ini,” ujarnya dengan tegas.