Menkumham Ungkap Jurus Selamatkan KPK

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) bila Bareskrim Mabes Polri menetapkan Ketua KPK Abraham Samad sebagai tersangka.

"Jika Bareskrim sudah menetapkan tersangka mau tidak mau. Kita tidak mau KPK jadi korban secara institusi. Kita dukung KPK, tetapi KPK bisa tidak efektif. Pengganti Busyro belum ada, BW sudah tersangka. Jika nanti Bareskrim menetapkan Abraham Samad tersangka maka mau tidak mau pertama harus nonaktif, kedua buat Perppu," ujar Menteri Yasonna di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2/2015).

Yasonna mengatakan, Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK harus ada agar pemberantasan korupsi tetap berjalan. Dia mengatakan, ada beberapa pikiran untuk menyelamatkan KPK.

"Ada dua pikiran, mempercepat seleksi. Tapi seleksi panjang, kita bentuk pansel. Yang paling cepat untuk menjaga KPK adalah nonaktifkan lalu terbitkan Perppu. Sudah ada yurisprudensinya pada zaman Bibit- Chandra," tandas dia.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan surat perintah penyidikan (sprindik) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja telah keluar. Menurut dia, penyidik Bareskrim menemukan unsur pidana dalam kasus Samad yakni penyalahgunaan wewenang sebagai Ketua KPK.

Kepala Bareskrim Mabes Polri Irjen Pol Budi Waseso menyatakan, besar kemungkinan Ketua KPK Abraham Samad akan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pertemuan dengan elite politik. Namun penetapan status tersangka itu, berdasarkan pertimbangan penyidik.    

Sprindik Abraham Samad yang keluar adalah laporan yang dilayangkan Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, M Yusuf Sahide dan telah diterima Bareskrim Polri dengan nomor laporan LP/75/1/2015 Bareskrim pada 22 Januari 2015. Dia dilaporkan lantaran terlibat aktivitas politik saat Pilpres 2014 lalu.

Sedangkan kasus dugaan pemalsuan dokumen Abraham Samad dengan pelapor Feriyani Lim belum masuk penyidikan. (Mvi/Ein)