Sukses

TB Hasanuddin PDIP: Soal Reshuffle, Beri Jokowi Keleluasaan

Menurut politisi PDIP TB Hasanuddin, seharusnya pemerintah dibiarkan bekerja dulu dan biarkan Jokowi yang menilai sendiri.

Liputan6.com, Jakarta - 100 Hari kinerja Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menuai banyak pro dan kontra. Banyak yang menilai kinerja mereka gemilang, tapi tak sedikit pula yang meminta segera dilakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Menanggapi hal itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tubagus Hasanuddin mengatakan, seharusnya pemerintah dibiarkan bekerja dulu dan biarkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menilai sendiri.

"Saya melihat dan mengajak lebih bersikap arif soal reshuffle. Kita serahkan dan beri keleluasaan Pak Jokowi. Beliau manajer tertinggi di republik ini. Kalau ada menteri dirasa tidak mendukung tugas beliau mengapa dipertahankan. Maksud saya apa pun yang diputuskan Pak Jokowi biarlah menjadi dasar pemilihan Pak Jokowi secara murni tanpa adanya tekanan," ujar TB Hasanuddin di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2/2015).

TB Hasanuddin pun tidak mempermasalahkan terkait pernyataan rekannya, Effendi Simbolon. Menurut dia, hal tersebut hanya menjadi bagian dari masukan saja.

"Saya tidak bicara sepakat atau tidak sepakat. Jika ada masalah mari kita perbaiki. Di mana saja yang diperbaiki," jelas dia.

Menurutnya, tidak ada sikap PDIP yang tidak mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi. Karena itu, Ketua DPD PDIP Jawa Barat itu merasa yakin dengan kepemimpinan Jokowi.

"PDIP tetap mendukung 1.000 persen kepemimpinan Pak Jokowi. Semuanya hanya tinggal dikondisikan saja," tandas Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Sebelumnya, Effendi Simbolon mensinyalir ada begitu banyak celah untuk menjatuhkan Jokowi yang disokong PDI Perjuangan dan beberapa partai pada Pilpres 2014 itu.

"Siapa pun yang punya peluang menjatuhkan Jokowi saatnya sekarang, karena begitu banyak celahnya," kata Ketua DPP PDIP tersebut dalam diskusi bertajuk 'Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK' di Jakarta, Senin pekan silam, 26 Januari 2015. (Ans/Mut)