Sukses

Rano Karno: Masa Gaji Plt Gubernur Banten Kalah Sama Lurah di DKI

Hal tersebut dimaklumi Rano Karno karena APBD DKI Jakarta lebih besar dari Banten.

Liputan6.com, Serang - Rencana kenaikan gaji PNS DKI Jakarta dengan nilai hingga puluhan juta rupiah itu mendapatkan sejumlah tanggapan dari masyarakat. Tak terkecuali Plt Gubernur Banten Rano Karno.

Gaji pegawai negeri (PNS) DKI Jakarta yang sangat fantastis mencapai puluhan juta membuat iri pimpinan Provinsi Banten yang memang jaraknya dekat dengan Ibu Kota Indonesia tersebut.

"masa gaji Plt Gubernur kalah sama lurah," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno di Serang, Jum'at (06/02/2015).

Namun hal tersebut dapat dimaklumi oleh Rano Karno, karena APBD DKI Jakarta sebesar Rp 80 triliun mampu menggaji PNS-nya selangit. Sedangkan APBD Banten yang hanya Rp 9,047 Triliun belum mampu memberikan gaji pegawainya sebesar Jakarta.

"Dilihat dari kinerjanya dan juga Jakarta memang APBD-nya sanggup, kita kan belum, tapi itu menjadi mimpi," terang dia.

Meski begitu, pemeran Si Doel Anak Sekolahan ini meyakini bahwa suatu saat dengan mengoptimalkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), Provinsi Banten akan bisa menyamai bahkan menyaingi DKI Jakarta.

"Kembali lagi kepada setiap provinsi yang mempunyai kebijakan masing masing," ujar Rano.

Gaji PNS DKI

Mulai tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menerapkan tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis kepada seluruh pegawainya. Siapa pun yang memiliki kinerja baik akan mendapat penghasilan yang optimal.

Besaran Tunjangan Kerja Daerah (TKD) dinamis bervariasi, tergantung jabatannya. Seorang lurah misalnya dapat membawa pulang gaji plus TKD sebesar lebih dari Rp 33 juta. Gaji camat mencapai lebih dari Rp 44 juta.

Hal serupa juga diberlakukan kepada para pegawai fungsional dan pelayanan. Seperti di bidang pelayanan akan mendapatkan gaji sekitar Rp 9,5 juta. Berbeda pula dengan pegawai bidang operasional, administrasi dan teknis.

Naiknya gaji PNS diharapkan bisa menggenjot kinerja kepegawaian dalam pelayanan pada masyarakat. Jadi tidak ada lagi istilah uang rokok atau uang pelicin dalam setiap pengurusan pelayanan. Kita lihat saja nanti, apakah dengan digaji selangit, kinerja para PNS akan lebih baik atau sama saja. (Ali)


Video Terkini