Lukisan Babi Berdasi Tertawa dan 'Ritual' Gerhana di Gedung KPK

Liputan6.com, Jakarta - Ratusan petani asal Batang, Jawa Tengah mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, hari ini. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan kepada lembaga antirasuah itu yang kini sedang bersitegang dengan Polri.

Pimpinan rombongan Handoko Wibodo mengatakan, beberapa anggotanya akan menari dan membatik sebagai bentuk dukungan. Namun, lantaran hujan, niat tersebut diurungkan.

"Kita sudah dari semalam di sini, dimana ada 200 orang petani yan terdiri atas 180 wanita dan 20 orang pria sudah berangkat dari hari sabtu. Karena hujan, akhirnya kita menggelar aksinya disini saja," ujar Handoko di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (8/2/2015).

Pantauan Liputan6.com, dalam aksinya pagi ini, sekitar 8 orang dengan menggunakan pakaian tradisional terlihat membawakan tarian Topeng Ireng. Dengan diiringi alunan musik gamelan, mereka melenggak-lenggok di selasar lobi KPK.

Selain itu, sejumlah orang juga terlihat melukis di atas kain putih. Dalam lukisannya, mereka menggambarkan pertarungan antara cicak dan buaya. Di bawah gambar 2 hewan tersebut, ada juga lukisan seekor babi berdasi yang terlihat tertawa melihat pertarungan cicak dan buaya.

Menurut Handoko, pihaknya juga akan melakukan ritual dengan tema 'Gerhana KPK'. Dalam tradisi Jawa, aksi ini perlu dilakukan saat gerhana bulan. Sebab jika didiamkan, maka raksasa akan menelan bulan selama-lamanya.

"Kalau orang Jawa tiap tahun terjadi gerhana, masyarakat selalu membuat keriuhan. Jika saat gerhana masyarakat diam saja, dipercayai raksasa akan menelan bulan selama-lamanya. Sekarang ini di KPK sedang terjadi gerhana. Kalau diam saja, maka usaha pemberantasan korupsi akan tenggelam dan kita membiarkan para koruptor berpesta di atas penderitaan rakyat," jelas dia.

Selain itu, Handoko meminta Presiden Jokowi segera menyelesaikan konflik dengan KPK dan Polri. Menurut dia, jika tidak ditangani secera cepat, maka konflik antara dua institusi penegak hukum tersebut bakal semakin larut.

"Presiden harus tegas. Kalau tidak, dia akan tercatat dalam sejarah sebagai penghancur institusi pemberantas korupsi. Dia tidak bisa melerai perseteruan yang terjadi," kata Handoko.

Dia menjelaskan, sejak Indonesia dipimpin Presiden Sukarno hingga Presiden Megawati Soekarnoputri, belum ada sejarahnya dua institusi yang bertugas memerangi kasus korupsi, Polri dan Kejaksaan Agung bersitegang. KPK baru dibentuk pada masa pemerintahan Megawati. "Meski sempat ada kasus di masa pemerintahan Presiden SBY, tetapi beliau mampu bersikap tegas menyelesaikan persoalan yang ada," tandas Handoko. (Riz)