Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kukuh ingin menerapkan sistem e-budgeting pada APBD DKI Jakarta. Ahok berharap APBD DKI Jakarta yang telah menerapkan sistem ini tak lagi molor meski sudah ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri.
"Tapi saya katakan saya tidak mau ngalah balik lagi keluar e-budgeting. Saya tidak mau tahun ini ada alasan lagi tidak mau pakai e-budgeting. Kalau alasan seperti itu lebih baik kita pakai tahun lalu aja anggaranya nggak usah dibahas," ucap Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin (9/2/2015).
Ahok menilai, ada kesalahan prosedur yang dilakukan DPRD DKI Jakarta dalam proses pengajuan APBD oleh Pemprov DKI Jakarta kepada Kemendagri.
"Sebenarnya gini, ini nggak ada bukti sih, jadi DPRD kirim surat ke Kemendagri mengatakan yang dikirim ke situ harus minta izin mereka. Padahal prosedur yang betul adalah setelah Mendagri mengoreksi, baru kita kembalikan bahas dengan banggar," jelas Ahok.
Menurut Ahok, DPRD DKI Jakarta terlalu cepat membuat surat kepada Mendagri, sehingga Pemprov DKI Jakarta disebut tidak meminta izin kepada para anggota legislatif. Padahal, sambung dia, begitu ketok palu, APBD langsung diserahkan ke Kemendagri.
"Begitu ketok palu kan kita langsung serahkan Kemendagri. Nanti setelah Mendagri koreksi, baru kita kembali ke DPRD untuk bahas bersama banggar, panitia anggaran. Baru sama-sama kirim lagi. Terus kita kan e-budgeting kali ini, bukan kaya dulu. Kita nggak bisa main print out keluar dari siapa pun untuk diserahkan. Jadi smua diatur dalam e-budgeting gitu," papar dia.
Memang masih ada beberapa masalah, sambung Ahok, seperti belum masuknya nomor rekening dinas-dinas. Dia berjanji akan memperbaikinya.
Ahok menuturkan, salah satu konseksuensi yang harus ditanggung dari lambannya penetapan APBD DKI Jakarta ini adalah telatnya gaji para pegawai. Tapi, hal itu tidak dipusingkan oleh Ahok.
"Pasti telat orang dari awal gelagatnya udah kayak gitu. Kamu lihat aja DPRD, stafnya kerja keras nggak itu malem-malem untuk nyusun. Padahal yang nyusun kan kita, bukan mereka yang meng-crop-crop. (Gaji) Apa boleh buat cairin deposito deh," tandas Ahok. (Ndy)
Ahok: Saya Tidak Mau Ngalah...
Ahok menuturkan, salah satu konseksuensi yang harus ditanggung dari lambannya penetapan APBD DKI Jakarta adalah telatnya gaji para pegawai.
Advertisement