Ahok: Jokowi Perintahkan PLN Tak Boleh Padamkan Listrik Pompa Air

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk mengatasi bencana banjir di DKI Jakarta. Saat berkoordinasi, Ahok meminta agar PLN tidak memutus listrik pompa air di waduk.

"Saya sudah sampaikan pada Pak Presiden minta bantu supaya untuk pompa-pompa sepanjang utara, waduk-waduk di utara itu tidak boleh ada pemutusan listrirk," kata Ahok, di Istana, Jakarta, Selasa (10/2/2015).

Lantas, bagaimana respon Jokowi setelah berkoordinasi?

"Presiden bilang PLN khusus pompa-poma di utara, tidak ada toleransi dimatikan," tegas Ahok.

Ahok menjelaskan wilayah Jakarta Utara itu termasuk wilayah yang paling rendah, bilang dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dengan demikian, air akan turun dari wilayah yang tinggi di Jakarta Selatan menuju Jakarta Utara.

Banjir tidak akan terjadi bila pompa air bekerja. Namun, karena mati listrik tiba-tiba, air yang masuk tidak bisa dialirkan keluar.

"Makanya saya minta presiden, tolong bantu segala cara kasih tahu PLN harus ada listrik untuk pompa-pompa di utara. Juanda tenggelam nggak? Nggak kan. Istiqlal tenggelam nggak? Nggak kan. Karena ada pompa," jelasnya.

"(Karena listrik padam dan pompa nggak bekerja di utara) Kalau biarkan 4-5 jam nggak dipompa, waduknya kan penuh, kalau dipompa keburu nggak? Ya nggak keburu, makanya banjir," tambah Ahok.

Ahok menjelaskan banjir di wilayah utara bisa teratasi bila Waduk Pluit selesai rehabilitasinya. Sebelum banjir terjadi, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya akan melakukan menyedotan, tapi tidak dilakukan karena perlu merobohkan rumah-rumah di sekitar waduk dulu.

"Waduk juga belum kami dalamin. Waduk itu harusnya bisa tampung 1,5 kubik air. Kita mau sedot dalemin. Tapi kan kasihan rumah-rumah kalau roboh. Kita lagi siapin rusun. Tapi bertahap kita bersihin kok," tandas Ahok.