Menengok Pengelolaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana

Terbentur Anggaran

Meskipun telah diupayakan untuk mengangkat PLKB agar berdayaguna melalui UU, namun selama ini terkendala peraturan perundangan yang ada dan sumberdaya yang dibutuhkan.

Pertama, pinsip desentralisasi, di mana KB bukan merupakan urusan pemerintah pusat. "Hanya ada 6 urusan yang sentralis, yaitu politik luar negeri, pertahanan, kemanan, fiskal dan moneter, agama, yustisi/psl 10 uu 23/2014)," ujar Taufik.

Kedua, masalah anggaran untuk para PLKB. "Jika jumlah PLKB sebanyak 20 ribu kalau rata-rata 10-20 juta maka dibutuhkan sekitar Rp 200 miliar Rp 400 miliar atau lebih," jelas Taufik.

Padahal menurutnya, anggaran pembangunan KB saat ini hanya sekitar sebesar Rp 3 triliyun, untuk pembangunan  sekitar  75 persen, dan sekitar 25 persen untuk overhead (gaji dan operasional perawatan, serta dukungan manajemen).

Lebih lanjut Taufik mengatakan dalam kebutuhan pembangunan KB dengan sistem SJSN kesehatan memerlukan dana yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan PBI dan sarpras serta infrastrukturnya.

Selanjutnya...

Langkah Ke depan

Atas nama pribadi bukan mewakili lembaga BAPPENAS, Taufik kemudian menyarankan kebijakan untuk menghadapi permasalahan PLKB dengan membuat program jangka pendek dan jangka panjang.

Jangka pendek pelaksanan secara operasional oleh BKKBN;

1. Menyusun SPM dan NSPK dari BKKBN selaku lembaga pelaksana sektor kependudukan dan KB untuk dilaksanakan minimal oleh pemerintah daerah (utamanya tentang PLKB, baik rasio cakupan wilayah tugas maupun kualitas SDM);
2. Menyusun peraturan pelaksanaan UU 23/2014 ttg urusan pemerintahan. Dijelaskan secara jelas dan komprehensif tentang pengelolaan dan pendayagunaan PLKB yang dimaksud;
3. Terus menguatkan Advokasi kepada pemerintah daerah dengan membuat komitmennya sebagai realisasi hasil advokasi, yaitu tentang kejelasan Kebijakan, Penganggaran, dan kelembagaan di pemerintahan daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Jangka panjangnya disesuaikan dengan rumusan dalam Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019;

1. Harmonisasi kebijakan dan peraturan perudangan terkait pembangunan Kependudukan dan Kelaurga Berencana (identifikasi, penyempurnaan dan harmonisasi peraturan yang disharmonis)
2. Penguatan Kelembagaan (Institusi, Koordinasi, Ketenagaan, dan program)
3. Penguatan Advokasi kepada para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan (eksekutif dan legislatif)
4. Penguatan KIE KB kepada masyarakat baik melalui media maupun tenaga (PLKB dan Bidan)
5. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata
6. Penguatan Data dan Informasi

Dalam melaksanakan semua itu, menurut Taufik dibutuhkan peran dan tugas tenaga lini lapangan (PLKB) sebagai pelaksana di lini lapangan.

(Adv)