Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengajukan penambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Total anggaran Rp 10,4 triliun yang diajukan dalam RAPBN-P ini belum mendapat persetujuan dari Badan Anggaran ‎(Banggar) DPR.
Dalam APBN 2015, anggaran Kemendes PDTT adalah Rp 6.452.985.131.000, namun pemerintah melalu Menteri Keuangan (Menkeu) meminta penambahan anggaran dalam RAPBN-P yakni Rp 457.010.000.000.
Sehari sebelumnya, Mendes PDTT Marwan Jafar meminta lagi tambahan anggaran dari yang sudah diajukan pemerintah tersebut hingga mencapai total Rp 10,4 triliun dan setujui Komisi V DPR.
Menanggapi hal tersebut, Marwan mengaku dirinya tetap optimistis Banggar DPR pada akhirnya akan menyetujui pengajuan anggaran oleh pihaknya.
"Ini masih ada waktu sehari sampai besok maksimal keputusannya, barangkali teman-teman di Banggar masih bisa mengusahakan pengajuan kita,"‎ kata Marwan usai rapat dengan Komisi V di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2015).
Dia mengakui jika keputusan Banggar hari ini belum bisa membuat pihaknya memetakan masalah desa-desa tertinggal secara maksimal. Lantaran menurutnya, anggaran besar yang diajukan tak lain sesuai instruksi Presiden Jokowi yang ingin mengentaskan desa tertinggal.
‎"Ya cuma ini belum sesuai dengan harapan kita secara maksimal, karena kita masih ingin untuk membereskan desa-desa yang sangat tertinggal terutama di daerah perbatasan yang mesti kita genjot.‎ Itu kan sesuai instruksi Presiden," beber Marwan.
Politisi PKB itu berujar, selama ini Komisi V DPR mendukung penuh pengajuan anggaran yang diajukan pihaknya. Yakni dengan disetujuinya penambahan anggaran dengan total RP 10,4 triliun dan diserahkan ke Banggar.
"Selama ini Komisi V apresiasi dan mendukung penuh kita. Masih ada waktu kalau hari ini temen-teman Banggar bisa memberikan kesempatan untuk menambah anggaran kita. Besok bisa raker lagi dengan Komisi V kalau ada tambahan," beber dia.
Selain itu, Marwan berharap Menkeu bisa mendorong Banggar agar pengajuan penambahan anggaran pihaknya bisa diterima.
"Tapi Menkeu harus all out. Sebetulnya saya sudah komunikasi dengan Kememnkeu saya minta untuk khususnya desa-desa tertinggal jadi prioritas, karena arahan presiden seperti itu untuk memperjuangkan daerah tertinggal," tandas Marwan Jafar. (Ali/Mut)