Liputan6.com, Jakarta Juru bicara Koalisi Merah Putih (KMP) Tantowi Yahya mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) jika ingin mereshuffle menteri mereka. Menurut Tantowi, reshuffle merupakan wewenang penuh pemerintah.
‎
"Itu bukan domain kami, kami tidak dalam pemerintahan. Reshuffle 100 persen wewenang Pemerintahan Jokowi-JK," kata Tantowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2015).
Tantowi yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Golkar menambahkan, pihaknya di DPR hanya akan melihat wewenang pemerintah dalam mereshuffle kabinet.
"Sebagai tupoksi (tugas pokok fungsi) kami memonitor saja, menyetujui programnya jika bagus, dan kritisi jika melenceng," ujar Tantowi.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto sebelumnya membeberkan rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mereshuffle menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK.
Andi menyatakan, sasaran reshuffle ditujukan kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Andi menyebut, Amran akan terkena reshuffle bila tidak dapat menjalankan targetnya selama tiga tahun.
"Satu-satunya pernyataan eksplisit presiden tentang reshuffle cuma untuk Mentan. Apabila Mentan dalam waktu tiga tahun gagal menciptakan swasembada beras akan diganti," kata Andi seperti dikutip pada Kamis (4/2/2015).
Andi juga menegaskan, Pemerintahan Joko Widodo tidak mengenal indikator 100 hari. Masing-masing kementerian mempunyai target yang berbeda-beda sehingga waktu pencapaiannya pun juga tak sama. (Osc/Sun)