Buruh Migran Indonesia Tolak Kriminalisasi Pimpinan KPK

Liputan6.com, Jakarta - Belasan orang yang tergabung dalam Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendatangi Gedung KPK. Mereka menggelar demo menolak kriminalisasi terhadap pimpinan KPK.

"Kami menolak kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Presiden harus ambil sikap, presiden harus segera menyelesaikan masalah ini," kata Ketum SBMI Hariyanto di Gedung KPK Jakarta, Jumat (13/2/2015).

Pantauan Liputan6.com, belasan demonstran membawa beberapa atribut, seperti spanduk besar berukuran 5x2 meter bertuliskan 'Buruh Migran Indonesia Dukung KPK' dan foto-foto para buruh migran dari beberapa negara yang menyuarakan dukungannya.

Hariyanto menuturkan, alasan buruh mendukung KPK, karena akibat sidak yang dilakukan di bandara, praktik pungli jauh berkurang. Keberadaan lembaga anti-korupsi itu dinilai penting bagi kehidupan buruh.

"Tahun lalu persoalan di bandara terselesaikan, bandara lebih aman, KPK tarik pasukan yang melakukan pungli di bandara," imbuh Hariyanto.

Para demonstran juga membawa 6 tuntutan terkait situasi negara saat ini. Salah seorang staf KPK pun menerima tuntutan tersebut.

Berikut 6 tuntutan Buruh Migran Indonesia yang mendukung KPK:
1. Tolak kriminalisasi terhadap pimpinan KPK.
2. Pecat dan batalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan.
3. Tolak Budi Waseso jadi calon Kapolri.
4. Libatkan KPK dan PPATK pada proses seleksi pencalonan Kapolri.
5. Tuntaskan kasus perdagangan BMI ABK di kepolisian.
6. Usut dugaan korupsi asuransi TKI, pungli G to G TKI Korea.

(Tnt/Sss)