Menanti 'Nasib' Budi Gunawan

Liputan6.com, Jakarta - Semua menunggu suara sang Presiden. Keputusan soal takhta di institusi Polri kini berada di tangannya.

Begitu pula kelanjutan karier seorang jenderal yang kini menyandang status tersangka, Komjen Pol Budi Gunawan. Semua ada di tangan Jokowi.

Siapa yang bakal dilantik Jokowi sebagai Kapolri? Budi Gunawan atau yang lain? Kapan keputusan dikeluarkan?

“Secepatnya…,” ujar Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/2/2015).

“Tapi belum saat ini.”

Sejak diusulkan Presiden Jokowi pada 9 Januari 2015 lalu, Budi Gunawan atau BG tak kunjung dilantik sebagai Kapolri. Proses kenaikan jabatan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) itu tersandera status tersangka dalam kasus dugaan transaksi mencurigakan oleh KPK.

Nasibnya digantung sejak 13 Januari 2015, kala KPK mengumumkan statusnya.                

Jokowi benar-benar butuh waktu. Terakhir kali, dia berjanji akan segera memutuskan nasib Budi Gunawan tak lama setelah kepulangannya dari kunjungan kerja ke luar negeri. Namun hampir sepekan berlalu, dia tak kunjung berbicara.

Di tengah penantian ini, berembus kabar, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tak bakal melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Baru Presiden telp saya: BG tdk akan dilantik, cari wkt yg tepat," demikian pesan singkat (SMS) Ketua Tim 9 Ahmad Syafii Maarif yang diterima Liputan6.com pada Selasa 3 Februari 2015.

Wakil Ketua Komisi III Desmond Mahesa mengungkap, Presiden Jokowi telah menelepon Ketua DPR Setya Novanto dan mengonfirmasi pembatalan pelantikan Budi melalui sambungan telepon pada 11 Februari 2015 lalu. Namun hal ini dibantah oleh sang Ketua DPR.

Setya Novanto mengaku, tidak mendapat telepon dari Presiden mengenai pembatalan itu. “Tidak ada,” kata Setya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, harus ada alasan kuat kenapa Jokowi mesti membatalkan pelantikan Budi.

Di tengah isu pembatalan itu, partai pengusung Jokowi, PDIP berharap, kadernya tersebut tetap melantik BG. Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan menilai, Presiden harus konsisten menjalankan aturan dan undang-undang yang berlaku, salah satunya konsisten dengan nama calon Kapolri yang telah dikirimnya.

PDIP, kata dia, bisa saja menarik dukungan terhadap Jokowi jika tidak melantik Budi. Namun, hal itu baru akan diputuskan setelah ada keputusan Jokowi terkait nasib BG.

“Kalau dibatalkan, kita tunggu arahan. Tapi kita berharap Presiden Jokowi konsisten dengan apa yang dia usulkan. Sudah kirim nama. Harus konsisten dengan apa yang dia kirim,” ucap Trimedya.

BG sendiri mengaku tak masalah jika Jokowi batal melantik dirinya. Melalui mulut pengacaranya, Razman Nasution, pria berkumis yang tengah disibukkan dengan sidang praperadilan itu menyatakan, tak berambisi menjadi Kapolri.

Namun begitu, sang kuasa hukum mengaku yakin, kliennya bakal tetap menjadi Kapolri.

Semua kembali ke tangan Jokowi. Pria kurus itu kini tengah menimbang-nimbang untung-rugi dari segi politik dan hukum atas dilantik atau tidaknya BG.

“‎Kenapa ini tidak bisa cepat diputuskan? Karena di sini ada wilayah hukum, satu lagi politik, “ ucap Jokowi 9 Februari lalu.

“Dan ini saling bertumpukkan seperti ini, kalau diselesaikannya langsung gebrak, terus keputusannya keliru, risikonya besar,” pungkas Jokowi. (Ndy/Ans)