Ahok Sebut Banyak Kepala Daerah Takut Gunakan Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar pertemuan dengan para kepala daerah se-Jawa dan Maluku. Dalam kesempatan itu, selain memberikan arahan, Jokowi juga memberikan kesempatan kepada para bupati, walikota maupun gubernur yang hadir untuk menyampaikan keluhan kepadanya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, salah satu yang paling banyak dikeluhkan adalah ketakutan para kepala daerah menggunakan anggaran lantaran khawatir terhadap sangkaan korupsi. Terkait hal tersebut, Ahok meminta agar tidak ada bentuk kriminalisasi hukum bila belum jelas status sangkaannya.

"Jangan ada kriminalisasi hukum, seperti contoh di Ambon, kasihan kan, hanya gara-gara berita di koran kajarinya (kepala kejaksaan negeri) megang 3 pulau, akhirnya ada berita di koran kepala dinas ini terindikasi merugikan negara, akhirnya dipanggil bolak-balik ke pulau yang berbeda. Itu uangnya dari mana? (Surat Perintah Perjalanan Dinas) SPPD kan nggak bisa, dipanggil pribadi, jadi orang bisa nggak kerja dan bangkrut," ujar Ahok di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/2/2015).

Selain itu, Ahok juga mengatakan, kepada kepala daerah, Presiden Jokowi mengungkapkan kalau pemerintah pusat akan membagikan dana kepada tiap daerah dari kelonggaran fiskal akibat terus anjloknya harga minyak dunia.

"Secara prinsip beliau juga bilang ada kelebihan Rp 5 triliun, mau dibagikan ke daerah-daerah, dan tiap daerah kira-kira bisa dapat Rp 80 miliar sampai Rp 100 miliar untuk infrastruktur. Dana itu dari kelonggaran fiskal karena harga minyak turun kan," beber Ahok.

Ahok juga mengatakan, presiden sempat memberi apresiasi kepada beberapa kepala daerah atas usulan yang disampaikan. Salah satu usulan yang cukup baik, datang dari Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo. Dalam pertemuan tersebut, Hasto mengusulkan agar program raskin (beras miskin) dihapus dan diganti dengan program yang dinamakan beras daerah (rasda).

"Itu usulnya cerdas sekali, saya langsung puji beliau. Usulannya jangan pakai raskin pak, pakai rasda atau beras daerah. Karena daerahnya kelebihan beras, kenapa nggak Bulog beras dari daerah ini dibeli, sehingga beras ini diberikan untuk orang-orang yang nggak mampu. Nanti sistemnya, mereka dikasih kartu, sehingga kalau orang mau beli seperti kasih e-money," ujar Ahok.

Ahok pun yakin, dengan cara kerja Jokowi yang banyak menampung aspirasi dari daerah, pemerataan pembangunan yang ditargetkan pemerintah pusat akan tercapai.

"Saya kira presiden benar, ini baru 3 bulan. Dengan pola pertemuan yang keempat ini, yang tahu masalah kan bupati atau walikota. Beliau (Jokowi) bisa tahu kayak gitu karena kan dia mantan walikota dan mantan gubernur. Saya kira presiden, tinggal tunggu waktu saja (berhasil melakukan pembangunan), saya kira selesai ini masalah," pungkas Ahok. (Ans)