Sekjen PBB Desak Stop Hukuman Mati, Ini Kata Ketua MPR

Liputan6.com, Kupang - Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta agar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menghormati keputusan pemerintah Indonesia untuk tetap melakukan eksekusi mati terhadap terpidana narkoba.

"Ini negara kita. Kita minta dihormati PBB," tegas Zulkifli di sela-sela kunjungannya di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (16/2/2015).

Tak ada lagi toleransi, lanjut dia, terhadap para gembong narkoba. Karena Indonesia sekarang ini sudah darurat narkoba, maka hukuman mati tak akan pandang bulu.

Siapapun itu, baik tokoh agama, TNI, Polri, pengusaha, seluruhnya, menurut Zulkifli, harus mendapatkan hukuman setimpal jika terbukti bersalah terkait narkoba.

"Jadi saya kira untuk ini kita harus keras. Tidak bisa tidak. Harus kompak. Masyarakat, penegak hukum, pemerintah harus bersama perangi narkoba. Ini berbahaya. Habis kita ini kalau tidak diperangi. Saya kira sudah sepantasnya (eksekusi mati)," tandas Zulkifli.

Karena itu, ancaman-ancaman pemutusan hubungan diplomatik oleh negara-negara yang warga negaranya terjerat hukuman mati di Indonesia, menurut dia, sepatutnya tidak mempengaruhi sikap pemerintah.

"Ini urusan dalam negeri. Kita minta negara sahabat menghargai itu. Coba bayangkan kalau mereka ada di posisi kita. Pasti akan lebih keras lagi," kata mantan Menteri Kehutanan itu.

"Soal hukuman mati ini, kita (MPR) memang mendukung penuh keputusan Jaksa Agung untuk hukum mati. Apalagi dia itu pengedar, bandar," ucap Zulkifli.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-moon mendesak Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menghentikan hukuman mati.

Desakan dari Ban itu disampaikan juru bicara PBB Stephane Dujarric. Menurut dia, Ban sudah berbicara dengan Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi soal hal itu.

"Ban telah mengungkapkan keseriusannya atas hukuman yang dilakukan di Indonesia. PBB dengan tegas menolak eksekusi mati," ujar Stephane Dujarric. (Ali/Sss)