Ketua MPR Minta Jokowi Bentuk Lembaga Pembangunan Karakter

Liputan6.com, Kupang - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan memunculkan wacana menghidupkan kembali Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pendidikan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (BP7), yang ada saat Orde Baru. Atau mendirikan lembaga negara sejenis, yang fokus melaksanakan national caracter building atau pembangunan karakter nasional.

"Perlu lembaga sendiri untuk melaksanakan tugas-tugas kebangsaan. Nanti saya akan usulkan ke Presiden. Ya seperti dulu ada BP7. Diusulkan Pak Gubernur, NTT dan saya setuju kita bikin lagi," kata Zulkifli saat berkunjung ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (16/2/2015).

Saat ini, kata Zulkifl, khususnya pemuda di Indonesia mulai menyimpang perilakunya. Nilai kebangsaan seakan hilang dari diri mereka. Pancasila, UU 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika terkesan hanya sekedar ucapan lisan, tanpa penerapan dalam perilaku sehari-hari.

Begitu juga misalnya dengan para pejabat pemerintahan atau legislatif yang seharusnya memberi contoh bagaimana menerapkan 4 pilar kebangsaan. Menurut Zulkifli, tidak ada pembangunan karakter menyebabkan konflik anarki berbau SARA terus tumbuh.

"Sekarang ini kita khawatir kehilangan roh kebangsaan. Anak-anak muda sudah berani memaki ortunya. Banyak sekarang yang tidak patut. Anggota DPR, rakyat kebanjiran tapi dia pakai Lamborghini. Kepatutan juga mulai langka saat ini," kritik Zulkifli.

Pada 2011 lalu, wacana membentuk lembaga semacam BP7 ini sudah pernah dikemukakan oleh Wakil Ketua MPR kala itu, yakni Hajriyanto Toha.

Human Trafficking

Zulkifli juga meminta penegak hukum maupun pemerintah daerah bertindak tegas dalam memberantas kasus-kasus human trafficking atau perdagangan manusia, yang hingga saat ini masih marak terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mantan Menteri Kehutanan itu mendapatkan laporan bahwa NTT sudah darurat human trafficking. "Saya minta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus bertindak tegas. Agar ini bisa kita hentikan. Karena ini menyangkut masalah kemanusiaan," kata dia.

Menurut Zulkifli, seluruh warga Indonesia harus dilindungi hak-haknya. Sebab, perdagangan manusia ini sama saja merenggut hak asasi manusia. Karena itu, dia meminta seluruh pihak terkait, juga pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap masalah serius ini.

"WN (Warga Negara) kita yang harus kita lindungi hak-haknya. Human trafficking ini kan termasuk mengkhawatirkan. Tidak ada pilihan harus kita tindak tegas agar ada efek jera," kata Zulkifli.

Provinsi NTT menurut Komnas Perempuan menempati peringkat pertama dalam perdagangan orang di Indonesia. Hal itu tercatat dalam data jumlah kasus perdagangan manusia di NTT pada 2013, yakni sebanyak 614 kasus. Bahkan, jumlah itu belum termasuk kasus yang ditangani lembaga lain sebanyak 1.559 korban pada tahun yang sama.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Hanif Dhakiri sebelumnya mengatakan tenaga kerja dari Provinsi NTT menjadi perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Sebab banyak TKI dari wilayah tersebut menjadi korban perdagangan manusia.

"Saya sudah cabut izin 28 PT penyalur TKI. Hari ini ada 34 PT lagi yang terancam. Tidak ada kompromi. Kalau ada PT bau-bau dagang orang, kita bunuh PT-nya. Kita cabut izin PT-nya," ujar dia.

Bahkan 2 bulan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menginstruksikan Kapolda Nusa Tenggara Timur mengusut tuntas praktik perdagangan manusia yang semakin marak di daerah ini.

"Saya sudah perintahkan Kapolda, perdagangan manusia (di NTT) dihentikan," tegas Jokowi usai menghadiri peringatan HUT ke-56 Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang.

Karena itu, Jokowi meminta penuntasan praktik perdagangan manusia dilakukan tak pandang bulu. "Siapa pun yang terlibat diusut tuntas, jangan sampai ada yang melidungi pelaku perdagangan, tidak bisa dibiarkan," ujar Jokowi. (Rmn)