Sukses


Wakil Ketua MPR Oesman Sapta: Penghormatan Hukum Telah Pudar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pelantikan Budi Gunawan serta memberhentikan sementara 2 pimpinan KPK, Bambang Widjojanto dan Abr

Liputan6.com, Jakarta - Gesekan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri semakin berlarut-larut. Setelah pengajuan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan dikabulkan, ternyata tak menyurutkan kisruh yang ada.

Ketua KPK Abraham Samad kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen. Bahkan hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pelantikan Budi Gunawan serta memberhentikan sementara 2 pimpinan KPK, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad.

Melihat hal tersebut, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang tidak ingin menilai terlalu dalam terhadap masalah tersebut.

"Saya ini kan ketua bidang sosialisasi di MPR. Ada yang juga spesialis mengkaji di MPR terkait hal tersebut. Nanti saya tanyakan akan hal tersebut dengan beliau," ujar Oesman Sapta usai memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Gedung Gubernur Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (18/2/2015).

Meski enggan berkomentar banyak, Oesman Sapta menyebutkan banyak yang sudah tidak menghormati proses hukum di Indonesia. Hal inilah yang kemudian, tidak tegaknya konstitusi hingga menimbulkan ketidak pastian dan keadilan hukum.

"(Hari ini) Telah memudarnya penghormatan terhadap hukum dan konstitusi hingga menimbulkan ketidakpastian dan keadilan hukum. Hukum (di Indonesia) masih tebang pilih, ini yang dirasakan masyarakat," tukas Oesman.

Sebelumnya, setelah pro-kontra yang cukup panjang, Presiden Jokowi memutuskan untuk mengganti kandidat calon Kapolri. Dia memutuskan untuk membatalkan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan dan mengusulkan pengangkatan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai pengganti calon Kapolri.

"Hari ini saya akan berbicara masalah yang berkaitan dengan Polri dan KPK," ucap Jokowi di Istana Merdeka.

"Yang pertama, mengingat bahwa pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat, maka untuk menciptakan ketenangan, dan kebutuhan Kepolisan RI untuk segera dipimpin oleh seorang Kapolri yang definitif, maka hari ini kami mengusulkan calon baru yaitu Komjen Pol Badrodin Haiti," imbuh Jokowi. (Tya/Mut)