Jeritan Hati Karyawan Labora Sitorus di Papua

Liputan6.com, Jakarta - Ratusan karyawan Aiptu Labora Sitorus berunjuk rasa di kompleks PT Rotua, Sorong, Papua. Mereka menanti kedatangan tim Komnas HAM yang rencananya akan bertemu Labora hari ini.

Dalam aksinya, 600 karyawan ini membawa sejumlah spanduk dan pamflet berisi dukungan terhadap aparatur penegak hukum untuk meninjau kasus yang menjerat Labora Sitorus. Tak hanya itu, mereka juga akan menyambut Komnas HAM dengan tarian adat Papua.

Salah satu karyawan PT Rotua, Ester mengatakan, dirinya dan ratusan karyawan lain siap mendukung Komnas HAM mencari solusi atas kasus yang menjerat Labora.

"Kami hanya berharap solusi yang terbaik atas semua ini. Kami juga meminta agar operasional PT Rotua dapat berjalan seperti biasanya dan tidak dikaitkan dengan kasus yang menjerat Labora Sitorus," ujar Ester dalam telepon singkatnya kepada Liputan6.com, Kamis (19/2/2015)

"Kami minta jalur hukum yang terbaik untuk Labora, sebab beliau adalah orang yang sangat memperhatikan kesejahteraan karyawan dan keluargannya," ujar Ester.

Ester melanjutkan, pada dasarnya karyawan dan keluarga tak menginginkan Labora untuk dieksekusi dan dijebloskan kembali ke dalam Lapas Sorong. Dengan kehadiran Komnas HAM, pihaknya berharap ada jalan terbaik atas kasus yang menjerat bosnya itu.

"Kalaupun Labora Sitorus tetap dieksekusi dan tidak sesuai dengan permintaan Labora, kami seluruh karyawan bersedia mendekam di penjara bersama labora," ancam dia.

Juru bicara Labora Sitorus, Fredy Fakdawer, menyebutkan rencananya hari ini akan ada pertemuan antara Komnas HAM dengan pihak Labora. Pertemuan ini akan berbicara dari hati ke hati terkait kasus yang menjerat Labora.

"Jika sudah ada solusi dari Komnas HAM akan kasus Labora, nantinya Komnas HAM yang kami tunjuk sebagai mediator dapat melakukan pembicaraan lanjutan kepada kejaksaan dan Kapolda setempat, untuk tindak lanjut eksekusi akan ditempuh seperti apa," ujar dia.

Fredy juga menyebutkan, ada kemungkinan dalam kasus ini, Labora akan mengajukan peninjauan kembali (PK). Dalam PK ini, kata dia, kejanggalan dan hal-hal baru dalam kasus Labora akan terlihat.

"Kalaupun Labora sudah bersedia dieksekusi dan memiliki hak hukum yang lainnya, misalnya pengajuan PK, saya pun siap mengantarkan Labora kembali ke dalam lapas. Kami hanya berharap pihak eksekutor dan kepolisian tidak mengerahkan pasukan dalam eksekusi nanti. Abang (Labora) juga orang yang mengerti hukum, apalagi dia juga seorang polisi," ungkap Fredy.

Siap Kawal Eksekusi

Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Paulus Waterpauw menyatakan pihaknya  menyiagakan 720 personil dalam eksekusi nantinya. Kekuatan ini fleksibel tergantung situasi di lapangan.

"Jika tidak ada perlawanan dari pihak Labora, kami tidak akan mengerahkan pasukan sebanyak itu. Tetapi jika pada akhirnya ada perlawanan, negara akan hadir di tengah-tengah untuk menegakkan keadilan," ujar dia.

Namun, kata dia, semuanya tergantung pihak eksekutor di lapangan Apakah Polri hadir atau tidak dalam mengawal kasus ini. "Tetapi yang jelas, kejaksaan sebagai eksekutor telah meminta kami hadir dalam proses eksekusi," ujar dia.

Kejaksaan Tinggi Papua Herman Dasilva mengungkapkan, kehadiran Komnas HAM sebagai mediator merupakan sikap yang santun dari pihak Labora dalam proses eksekusi ini.

Apalagi saat ini, Labora telah menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung tentang putusan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar atas kasus yang menjeratnya.

"Kami akan ikuti terus proses apa yang dihasilkan nanti dari Komnas HAM dan eksekusi akan dilakukan dengan upaya yang terbaik," ucap dia.

Rencananya hari ini Komnas HAM tiba di Sorong dan akan bertemu langsung dengan Labora guna pembicaraan proses eksekusi. (Ali/Yus)