Wakil Ketua DPR: Kemlu RI Harus Luruskan Pernyataan PM Abbott

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengharapkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi menyelesaikan masalah terkait pernyataan Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott yang menyinggung rakyat Indonesia, khususnya warga Aceh.

Komentar Taufik ini terkait dengan aksi pengumpulan koin dan batu giok oleh warga Serambi Mekah atas ucapan Abbott yang meminta Indonesia membalas sumbangan Negeri Kanguru sebesar 1 miliar dolar Australia, saat Indonesia dilanda bencana tsunami pada 26 Desember 2004.

"Saya pikir secepat mungkin harus diluruskan, jangan dibiarkan, Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) harus meluruskan, men-clear-kan masalah statement (pernyataan PM Tony Abbott) yang dianggap menyinggung ini," kata Taufik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2015).

Terlebih, politisi PAN itu menambahkan, pernyataan PM Abbott bisa jadi berbahaya jika dikaitkan dengan pembelaan terhadap pelaku kejahatan narkoba yang saat ini diperangi pemerintah Indonesia.

"Kita melihat bahwa kalau memang dari aspek statement Abbott dikaitkan dengan masalah sanksi hukum, apalagi itu terkait kejahatan narkoba, tentu tidak tepat," ucap dia.

Taufik menilai, wajar jika reaksi pengumpulan koin itu muncul dari masyarakat karena tersinggung dengan pernyataan Abbott. Karena itu, masalah pernyataan Abbot tersebut diharapkan bisa segera diselesaikan melalui hubungan diplomatik kedua negara.

"Jika pengumpulan koin itu jadi ketersinggungan oleh kita karena statement orang luar, maka harus di-clearkan itu," harap Taufik.

Beri Brasil Pengertian

Sementara itu Wakil Ketua DPR lainnya, Agus Hermanto mengatakan, ancaman embargo dari pemerintah Brasil terhadap Indonesia sebagai buntut dari hukuman mati yang dijatuhkan kepada pengedar narkoba asal Negeri Samba tersebut sebaiknya diselesaikan melalui jalur diplomasi.

"Kalau menurut saya cara terbaik adalah memperkuat jalur diplomasi. Sehingga bisa memberikan pengertian ke Brasil bahwa ini juga sesuai aturan hukum di Indonesia," ujar Agus.

Politisi Partai Demokrat ini mengimbau, agar diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mampu memberikan pengertian yang baik, khususnya kepada Presiden Brazil dan pihak-pihak yang mengurusi masalah warga negara asing.

"Jadi menurut kami diplomasi bisa betul-betul memberikan pengertian sejelas mungkin bahkan senegara bisa mengerti apa yang terjadi di negara Indonesia," tuturnya.

Eksekusi terhadap terpidana mati di Indonesia, kata Agus, adalah sesuai dalam perundang-undangan yang berlaku dan harus ditegakkan.‎ "Harus dijelaskan juga bahwa melaksanakan (eksekusi mati) ini sesuai UU. Dan yang melaksanakan bukan Indonesia saja, negara lain juga ada," tandas Agus Hermanto. (Ans/Mut)