Kisruh APBD, Ahok Terima 'Tantangan' Hak Angket DPRD DKI

Dukungan 75% Suara

DPRD DKI Jakarta tetap akan menggunakan hak angket dalam menyelesaikan kisruh APBD 2015. Dewan bahkan mengklaim sudah mengumpulkan 75% tanda tangan untuk dilanjutkan ke pimpinan.

"Sudah ada yang tanda tangani 75%. Hari ini mengajukan surat pengusulan resmi kepada pimpinan dewan. Pimpinan dewan akan rapat hari ini untuk menentukan jadwal paripurna," jelas Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik di Gedung DPRD.

"Jadi paripurna itu menyempurnakan angket juga mengeluarkan keputusan rapim (rapat pimpinan) gabungan soal susunan kepanitiaan," sambung dia.

Taufik mengatakan, 75% tanda tangan dewan sudah didapatkan dari 8 fraksi yang ada di DPRD. Keputusan waktu pelaksanaan paripurna juga akan ditentukan pada rapim hari ini.

Penggunaan hak ini, lanjut Taufik, merupakan bagian dari hak yang dimiliki penuh anggota DPRD DKI. Dia menolak persepsi masyarakat yang selalu negatif ketika dewan menggunakan haknya. Padahal hak dewan digunakan karena ditemukan adanya masalah.

"Misal 1 bulan cukup, ya sudah. Tapi batasan waktunya 60 hari. Setelah itu, hasilnya kan rekomendasi. Rekomendasinya apa? Berhentikan, ya sudah masuk HMP (hak menyatakan pendapat)," jelas Taufik.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta hanya memiliki tempat menyatakan pendapat dan membela diri saat angket  digelar. Setelah muncul rekemendasi, pemprov tidak bisa lagi membela diri.

"Angket ini selesai dinyatakan, misalnya sampai HMP pemberhentian, itu diajukan ke MA. Nanti disahkan MA dan disampaikan ke Presiden," lanjut dia.

Menurut Taufik, berbagai materi akan dibahas dalam pembahasan hak angket itu. Termasuk soal penyerahan APBD yang tidak sesuai pembahasan dewan. Dia juga membantah uang Rp 8,8 triliun yang terus disebut Ahok sebagai 'anggaran siluman'.

"Itu kan ngarang aja, supaya berubah-ubah. Kita bukan soal Rp 8,8 triliun tapi prosedur ini nggak boleh dilewatkan. Kita bukan warung klontong. Warung kelontong itu usulan program dari lo, lo juga yang membahas, yang mengesahkan, dan belanja. Gubernur sudah menafikan undang-undang," tandas Taufik. (Rmn/Sss)