Ahok Bertemu Menteri Hanif Bahas Ketenagakerjaan di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengadakan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di Kantor Kemenaker, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, berbagai isu terkait ketenagakerjaan di Ibukota dibahas oleh keduanya.

Hanif menjelaskan, ada beberapa isu yang dibahas, di antaranya mengenai upah, pelayanan ketenagakerjaan, mensinergikan antara kebijakan Kemenakertrans dan Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, masalah pelatihan kerja, dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Desember 2015 juga turut dibicarakan.

"Kita ingin mendorong dilakukannya percepatan peningkatan kompetensi dan sertifikasi profesi. Kita ingin bisa melakukan pelatihan kerja dalam jumlah yang banyak. Katakan misalkan 500 ribu-1 juta setahun di seluruh Indonesia," jelas Hanif usai pertemuan di Jakarta, Senin (23/2/2015).

Hal ini juga yang coba dijajaki dengan Pemprov DKI Jakarta. Hanif mengaku tertarik dengan kebijakan Gubernur Ahok menghapus persyaratan usia dan tingkat pendidikan bagi mereka ingin mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).

"Selama ini kan kalau orang mau ikut BLK harus ada syaratnya, misalkan harus S1, SMA. Ini kan jadi soal karena mereka yang berada di usia produktif tapi nganggur malah nggak dapat pelatihan kerja. Ini di DKI sudah ada contoh," tutur dia.

Selain itu, Hanif juga terkesan dengan rencana Ahok menekan biaya pengeluaran hidup buruh. Dengan begitu, kesejahteraan buruh dapat ditingkatkan. "DKI bisa dijadikan role model untuk peningkatan kesejahteraan buruh melalui skema menekan biaya pengeluaran buruh," imbuh dia.

Hal ini disambut baik oleh Ahok. Dia mengaku siap menerima tugas apa pun dari Menaker. Terutama dalam menjadikan Jakarta sebagai role model bagi daerah lainnya. "Saya minta pada Pak Menteri kalau ada tugas apa-apa, dijadikan model, kami DKI siap menerima. Karena bagaimana pun kalau DKI lakukan, orang lain bisa lebih cepat," jelas dia.

Ahok juga sedang mendiskusikan formula yang jelas untuk menentukan UMP. Rumusannya bisa menggabungkan survei kebutuhan hidup layak (KHL), dan berbagai indikator lainnya. Sehingga semua daerah sama cara penghitungannya. "Rumusnya gimana, kita biar semua sama. Supaya tidak perlu lagi demo-demo," pungkas Ahok. (Ndy/Ans)