Kubu Munas Bali & Ancol Sepakat Kemenangan Hanya untuk Golkar

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Ancol, Jakarta, Yorrys Raweyai tak mempersoalkan siapa yang menang. Menurut dia, terpenting dari hasil sidang Mahkamah Partai Golkar adalah yang terbaik bagi partai berlambang pohon beringin.

"Yang penting Partai Golkar yang harus menang," kata Yorrys di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (25/2/2015).

Terkait konflik dualisme di tubuh Golkar, Yorrys menyatakan, kedua belah pihak tetap berkomunikasi. Hanya tidak pernah terbuka untuk umum. Upaya islah antara kubu Aburizal Bakrie atau Ical dan Agung Laksono juga terus diupayakan.

"Ini proses politik. Kini saatnya kita bersatu untuk menyatukan Partai Golkar. Islah jalan terus. Tidak menutup kemungkinan kalau selama proses ini mediasi dibuka ruang karena ini proses internal," papar mantan Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) tersebut.

Hal serupa disampaikan kubu Ical. Ditemui di tempat yang sama, Sekjen Partai Golkar versi Munas Nusa Dua, Bali, Idrus Marham mengatakan, bukan persoalan kapan diputuskan. Yang terpenting adalah putusan sesuai fakta dan demi kebaikan Partai Golkar.

"Saya katakan bukan persoalan cepat atau tidaknya. Tetapi yang paling penting adalah bahwa putusan yang diambil itu sebuah putusan yang adil sesuai fakta yang ada. Proses ini nggak akan memicu terbentuknya partai baru," jelas Idrus.

Mengenai saran Akbar Tandjung menyelenggarakan munas gabungan, Idrus menilai itu tidak perlu dilaksanakan. Munas gabungan tidak ada di aturan partai dan hanya akan membuang-buang energi.

"Jadi kita sudah sampaikan, ini sudah selesai munas. Munas gabungan nggak dikenal dalam AD/ART. Kalau ini jadi suatu kebiasaan akan jadi preseden buruk bagi partai. Sehingga energi Golkar habis untuk urusan seperti ini," tukas dia.

Idrus juga menjelaskan alasan pihaknya mangkir dalam sidang Mahkamah Partai Golkar sebelumnya. Ketidakhadirannya itu justru untuk menghargai rekomendasi Mahkamah Partai Golkar.

"Dari awal nggak ada masalah bagi kami. Tapi saya sudah jelaskan, ketidakhadiran kami kemarin itu justru menghargai rekomendasi MPG (Mahkamah Partai Golkar). Bahwa MPG tidak dalam kapasitas melakukan persidangan. Bahwa MPG menarik kembali rekomendasi itu. Tapi kita mencatat sebagai suatu catatan penting," pungkas Idrus Marham. (Ans/Yus)