Ahok Tunjukkan Bukti Anggaran 'Siluman' dari DPRD DKI

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membeberkan bukti 'anggaran siluman' yang disebutnya telah dimasukkan oleh DPRD DKI ke dalam APBD DKI 2015. Langkah ini ia lakukan setelah dirinya terus disebut tak beretika karena menuding DPRD telah menyusupkan anggaran ke dalam APBD yang telah diketok dalam paripurna. Salah satu bukti yang digelontorkannya yakni pagu anggaran Dinas Pendidikan DKI.

"Saya kasih liat kalian contoh yang namanya susupan di Dinas Pendidikan itu ditolak kepala dinas. ‎Tapi di dalam versi tanda tangan mereka (DPRD) keluar angka-angka seperti ini. Pantas nggak beli barang-barang kayak itu sementara sekolah begitu jelek. Itu kan nggak pantas," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Rabu (25/2/2015).

Dia lalu menunjukkan lembaran pagu anggaran yang ditambahkan oleh DPRD DKI. Ada 19 anggaran tambahan di Dinas Pendidikan DKI, yakni: Profesional development for teacher melalu pelatihan guru ke luar negeri senilai Rp 25,5 miliar; Pengadaan alat peraga pendidikan anak usia dini bantuan untuk PAUD senilai Rp 15 miliar; Pengadaan peralatan Audio Class SD senilai Rp 4,5 miliar; Pengadaan peralatan Audio Class SMA/SMK senilai Rp 3 miliar; Pengadaan peralatan Audio Class SMP senilai Rp 3,5 miliar.

Kemudian, Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 1 Jakarta Pusat senilai Rp 3 miliar; Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMKN 26 Jaktim senilai Rp 3 miliar; Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMKN 29 Jaksel senilai Rp 3 miliar; Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMKN 34 Jakpus senilai Rp 3 miliar; Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMKN 39 Jakpus senilai Rp 3 miliar; Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMKN 5 Jaktim senilai Rp 3 miliar; Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMKN 52 Jaktim senilai Rp 3 miliar; serta Pengadaan alat percepatan peningkatan mutu pembelanjaran e-smart teacher education untuk SDN kecamatan Cempaka Putih senilai Rp 4,9 miliar.

Tak hanya itu, anggaran di Sudin Pendidikan II Jakarta Selatan juga mengalami penambahan. Yakni, Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMPN 37 Rp 6 miliar; Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMPN 41 Rp 6 miliar; Alat peraga elektronika mikrokontrol untuk SMA Rp 3 miliar; Professional Outdoor Audio System (IPM) Rp 4,5 miliar; Pengadaan Laboratorium Multifungsi untuk SMAN Kecamatan Ciracas Rp 4,44 miliar; dan Pengadaan Laboratorium Multifungsi untuk SMAN Kecamatan Kramat Jati Rp 4,44 miliar.

Sehingga total 'anggaran siluman' yang dituding Ahok telah disusupkan DPRD DKI ke dalam pagu anggaran Dinas Pendidikan mencapai Rp 105,876 miliar.

"Ini yang dari versi DPRD, makanya saya tolak, makanya nggak mau tanda tangan. Jadi yang model-model gini yang mau dimasukin. Ini yang saya bilang siluman. Liat nih semua. Dari mana coba ini?" tegas Ahok.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menunjukkan anggaran siluman yang ia sebut disusupi DPRD DKI (Liputan6.com/Andi Muttya Keteng)

Padahal seharusnya jika memang ingin menambahkan anggaran untuk pendidikan, seharusnya DPRD mengusulkan dana bagi pembangunan atau perbaikan gedung sekolah di Jakarta. Sebab, 46 persen bangunan sekolah di Jakarta berantakan. Sedangkan, DPRD justru mengusulkan anggaran untuk peralatan yang tak perlu menurut Ahok. Ia mengibaratkan hal ini layaknya membangun sebuah rumah tinggal. Seharusnya bangun dulu rumahnya, baru beli peralatannya.

"Kalau kamu nggak ada duit, lu beli isi (perabotan) apa rumah dulu? Kalau anggota DPRD beli TV dulu, atap rusak nggak apa-apa, itu yang terjadi di Jakarta. Ini sebenarnya ada apa. Ini gila-gilaan," kata Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu bahkan menuding anggaran siluman itu tak hanya terjadi di pagu anggaran Dinas Pendidikan DKI tetapi juga dinas lainnya. Seperti Dinas Kesehatan maupun Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Ataupun Dinas Pariwisata. Hal itu lah yang menjadi alasannya ngotot menggunakan sistem e-Budgeting yang bisa mengunci anggaran, sehingga tak ada lagi anggaran siluman.

"Jadi DPRD ini DPRD apaan? Yang tidak beretika Ahok, yang nyolong gini beretika. Coba aja tanya bahasa Indonesia yang baik benar gimana? Ini fakta kok. Ini baru Dinas Pendidikan loh. Belum lagi dinas yang lain. Pokoknya semua total Rp 12,1 triliun rupiah. Ini sudah maling menurut saya. Malingnya sudah keterlaluan," tandas Ahok.

Bukti Dugaan Susupan Dana>>>