Ahok: Polemik APBD 2015, Biar Masyarakat Menilai Mana yang Benar

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sepertinya sudah lelah berpolemik soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Dia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai mana yang benar soal penganggaran di APBD DKI Jakarta.

"Nanti orang Jakarta bisa tahu kok mana yang benar mana yang nggak, mana yang berpihak pada rakyat mana yang nggak," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Kamis (26/2/2015).

Ahok mengatakan, hanya ingin penggunaan anggaran APBD 2015 berjalan sangat transparan. Sebab, dia yakin kunci pemberantasan korupsi di mana pun adalah transparansi.

"Itu hak DPRD, saya nggak mau berpolemik. Bagi saya adalah saya mau bangun transparansi," lanjut dia.

Karena itu, Ahok sudah tidak mau memikirkan terlalu banyak soal hak angket yang akan dilakukan DPRD. Dia hanya ingin fokus membangun Jakarta, di samping menyiapkan segalanya untuk menghadapi angket DPRD.

"Saya pikir nggak usah pusingin lah. Saya konsentrasi kerja saja supaya bisa beres," tandas Ahok.

Kisruh APBD DKI

Kisruh APBD DKI bermula ketika Ahok mengungkapkan adanya dugaan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun yang dimasukkan ke dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 usai disahkan oleh DPRD DKI dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada 27 Januari 2015.

Dalam pembahasan APBD di tingkat komisi sebelum rapat paripurna itu, Ahok menyebut salah satu wakil ketua komisi di DPRD memotong 10 hingga 15 persen anggaran yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI, kemudian menggantinya dengan anggaran pembelian perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk seluruh kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat.

Setelah dicek, ternyata tak satupun camat atau lurah di sana yang merasa pernah mengajukan penganggaran pembelian UPS yang nilainya bila dibagi rata dengan jumlah kecamatan dan kelurahan yang ada di Jakarta Barat, mencapai Rp 4,2 miliar per 1 unit UPS.

Namun, dari pihak DPRD DKI melalui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) DKI justru menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI telah mencoba menyuap dalam penyusunan APBD DKI 2015 sebesar Rp 12 triliun. (Mvi/Mut)