Ahok: Yang Tidak Beretika Itu Yang Mencuri Uang Rakyat

Ahok Tunjukkan Bukti Anggaran 'Siluman' dari DPRD DKI — Total 'anggaran siluman' yang dituding Ahok telah disusupkan DPRD DKI mencapai Rp 105,876 miliar.

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan di DPRD DKI Jakarta menilai sikap Ahok selama menjadi Gubernur DKI Jakarta tidaklah menunjukkan sikap sopan santun. Ahok dinilai kerap menebar fitnah dengan kata-kata yang kasar terutama kepada DPRD.

Hal ini dibantah oleh Ahok. Pria bernama asli Basuki Tjahaja Purnama itu menilai justru orang yang tidak santun adalah orang yang mengambil uang rakyat.

"Makanya saya bilang yang menurut saya (yang punya) etika itu orang yang tidak mencuri uang rakyat. Menurut saya kalau Anda beli UPS buat sekolah hampir Rp 6 miliar itu tidak beretika, sekalipun Anda amat santun berbicara. Menurut saya seperti itu," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku sudah tidak tahan lagi melihat APBD 2014 yang terus disusupi anggaran siluman hingga banyak pengadaan tidak perlu justru dilakukan. Hal itu pula yang kini sedang diperjuangkan agar kejadian serupa tidak lagi terulang.

"Orang mencuri uang rakyat untuk sekolah UPS. Kamu sekarang ini saya kasih (kertasnya) kalian cek ke kepala sekolah. Ini kan dari SMA, tanya memang betul sekolah butuh UPS begitu canggih," jelas dia.

Dia mengaku tetap akan berjuang untuk mempertahankan sistem e-Budgeting agar tidak ada lagi anggaran siluman. Dia juga berkali-kali mengatakan siap dipecat demi menjaga anggaran DKI Jakarta benar-benar dipergunakan dengan baik.

"Saya tidak akan tega makan duit rakyat seperti itu. Sekalipun bukan saya yang makan. Saya disumpah untuk mempertahankan uang rakyat masuk ke sini. Kalau saya harus terjungkal, tidak jadi gubernur pun saya puas. Dalam hidup saya, saya idak menghancurkan nurani saya," tandas Ahok.

Sementara itu, terkait kisruh APBD dengan Ahok, DPRD DKI Jakarta. Legislatif Ibukota baru saja menyepakati usulan penggunaan hak angket. Hal itu bertujuan untuk melakukan investigasi terhadap Pemprov DKI Jakarta terkait APBD 2015. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri hampir seluruh anggota dewan pada Kamis 26 Februari. (Riz)